TEMPO Interaktif, Jakarta -Kementerian Keuangan mengaku sudah menyiapkan mekanisme pensiun dini bagi pegawai di Kementerian itu. Basis yang akan digunakan adalah indikator kinerja atau key performance indicator (KPI) setiap pegawai. Kementerian Keuangan akan dijadikan pilot project dari program pensiun dini ini.

"Dengan merit system, nanti seluruh sumber daya manusia harus punya KPI individu yang bisa diukur," kata Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati di kantornya di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa, 28 Juni 2011.

Menurut Anny, selama ini di lembaganya selalu terdapat pegawai yang tidak memenuhi prestasi yang diinginkan. Menghadapi kondisi seperti itu Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai tersebut. "Kalau tidak memenuhi performace based akan diberikan training," kata Anny.

Namun jika sudah diberi training masih belum ada peningkatan, kata Anny, maka pegawai itu bisa dipindah atau, "dilakukan sesuatu. Karena kalau dibiarkan akan membebani anggaran."

Menurut Anny, dengan sistem tersebut pegawai akan dipaksa untuk meningkatkan kinerjanya atau memilih pensiun dini. "Jadi filosofinya adalah merit system performance based. Itu sebabnya nanti pilihannya adalah apakah pensiun dini, atau kami tawarkan solusi lain,” ujarnya.

Dengan indikator kinerja, seorang pegawai yang tidak perform tidak akan mendapat tunjangan kinerja. "Nantinya dia berpikir daripada saya tidak dapat tunjangan kinerja penuh, kemudian ditaruh ditempat yang dia juga tidak bisa menunjukkan perform, sehingga otomatis dia menjadi semacam menganggur, menganggur yang tersembunyi” katanya.

Untuk pensiun dini ini pegawai tersebut akan mendapat uang penggantian. “Agar bisa usaha dan sebagainya,” katanya.

Namun mekanisme ini, kata Anny, masih akan melalui proses pembahasan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tapi ia memastikan bahwa usulan ini harus menjadi bahan pertimbangan untuk pemangkasan jumlah PNS .

Tentang rencana pemangkasan jumlah PNS tersebut, Anny mencontohkan apa yang terjadi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kantor Perbendaharaan sudah banyak yang mengalami modernisasi sehingga tidak membutuhkan banyak pegawai. "Kalau sudah modern semuanya bisa online, kan enggak butuh banyak pegawai,” katanya.

Struktur organisasi, kata Anny, prinsipnya harus kaya fungsi. "Bukan makin lebar strukturnya, tapi fungsinya yang harus diperkaya,” katanya.

Anny belum mau menjelaskan berapa anggaran yang sudah disiapkan Kementerian Keuangan untuk program pensiun dini ini. Termasuk berapa jumlah pegawai yang akan terkena pensiun dini dan bagaimana mekanisme insentif yang diberikan. Dia mengatakan proses ini masih dibahas di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

IQBAL MUHTAROM