TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Anggaran DPR RI mendesak agar target penurunan pengangguran dan kemiskinan dimasukkan dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Hal itu muncul dalam rapat kerja antara Komisi dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Wakil Ketua Bappenas, Senin, 13 Juni 2011.

Pemimpin rapat, Harry Azhar Azis, meminta pemerintah untuk menegaskan standar apa yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dan pengangguran. "Kami menginginkan masalah kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan di tahun 2012," kata Harry.

Pendapat yang sama juga diungkapkan anggota dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Budimanta. Arif mempertanyakan target penurunan kemiskinan dan pengangguran yang ditetapkan pemerintah pada 2012.

Arif berpandangan bahwa garis kemiskinan yang dipatok pemerintah sebesar Rp 211.276 per bulan dinilai terlalu rendah. Dia membandingkan dengan Vietnam yang mematok garis kemiskinan Rp 450.000 per bulan yang diperbarui pada Agustus 2010.

"Apa iya kita lebih rendah dari Vietnam?" katanya.

Menurut Harry, dengan garis kemiskinan Rp 211.276 per bulan maka itu artinya pengeluaran minimal Rp 7 ribu per hari. "Ini lebih rendah dari standar Bank Dunia yang menyatakan garis kemiskinan sebesar US$ 2 per kapita per hari," kata Harry.

Target pemerintah yang akan menurunkan kemiskinan menjadi 10,5-11,5 persen dinilai sebagai target yang minimalis. Arif meminta kemiskinan bisa diturunkan menjadi 10-11 persen. "Pemerintah harus optimistis," kata Arif.

Demikian pula dengan penurunan angka pengangguran. Komisi Anggaran DPR meminta pemerintah bisa menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 7 persen sehingga lebih banyak lapangan kerja yang dibuka.

Arif meminta agar setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi bisa menyerap 600 ribu tenaga kerja. Pemerintah dalam targetnya menyebutkan setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menyerap 440 ribu tenaga kerja.

Menanggapi desakan anggota DPR tersebut, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa yang dibahas dalam asumsi makro APBN 2012 adalah asumsi makro yang meliputi pendapatan negara yang bisa diwujudkan.

"Sedangkan kemiskinan dan pengangguran merupakan target, bukan asumsi," katanya.

IQBAL MUHTAROM