TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Boediono mengatakan pihaknya telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk memeriksa semua rekening atas nama pemerintah, baik di Bank Indonesia maupun di tempat lainnya. Hal itu diungkapkannya usai perayaan Natal bersama Departemen Keuangan di Senayan, Jakarta, Minggu (7/12). Menurut Boediono, sudah seharusnya rekening-rekening itu diaudit, meski tidak semuanya dilaporkan ke DPR. Pernyataan Boediono ini menjawab keraguan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Satrio Budardjo Judono yang menemukan 130 rekening atas nama Menteri Keuangan di Bank Indonesia senilai Rp 53 triliun.Billy --sapaan Satrio-- mengeluh pihaknya tak memiliki data yang cukup untuk mengaudit dana yang ada di ratusan rekening itu. Hal itu disebabkan dana-dana tersebut masuk dalam kategori dana non-bujeter. Dalam temuannya itu, BPK juga tak menyebutkan telah menemukan penyimpangan penggunanaan rekening itu.Boediono balik mempertanyakan hasil temuan BPK itu. Menurutnya rekening yang tidak atas nama Bendahara Umum Negara ada beberapa rekening. "Ini tidak tercantum dalam APBN tapi tetap diaudit," katanya. Ia mencontohkan Rekening Dana Investasi. Rekening ini merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah yang tidak dimasukan dalam APBN. Tapi penggunaan dana rekening ini harus atas persetujuan DPR. Saat ini RDI di Bank Indonesia sekitar Rp 23 triliun. Atas persetujuan DPR, kendati masih dibahas, pemerintah meminta RDI digunakan untuk membiayai APBN 2004. "RDI bisa masuk dana bujeter atas persetujuan DPR," katanya.Menurutnya dana-dana di rekening pemerintah itu merupakan peninggalan pemerintahan sebelumnya yang mengkategorikan dana bujeter dan non-bujeter. "Setiap proyek dari pinjaman luar negeri punya rekening sendiri-sendiri," katanya, "Tujuannya untuk memudahkan pelaksanaan proyek." Bagja Hidayat - Tempo News Room