TEMPO Interaktif, Jakarta - Sektor perikanan masih kekurangan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi untuk melaut khususnya bagi nelayan. Dari kebutuhan BBM sebanyak 2,5 juta kiloliter per tahun itu, hanya 40 persen yang baru tersedia dan bisa diakses nelayan melalui Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan (SPBN).

Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad menyatakan, dari kebutuhan 2,5 juta kiloliter itu sektor perikanan hanya mendapat jatah 1,5 juta kiloliter. "Sisanya saat ini sedang dicoba untuk menggunakan bahan bakar gas atau LNG," katanya hari ini.

Kebutuhan BBM bersubsidi nelayan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan untuk sektor perikanan tangkap sebanyak 1,9 juta kiloliter dan untuk sektor perikanan budidaya sebanyak 561 ribu kiloliter.

Karena itulah, kata Fadel, pemerintah tengah mengajukan permohonan pada Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi untuk menambah pasokan subsidi BBM bagi nelayan. Untuk menambah pasokan tersebut, Kementerian meminta peningkatan anggaran sebesar Rp 3 triliun.

Kenaikan anggaran selain untuk menambah pasokan BBM subsidi perikanan juga untuk membangun Stasiun Pengisian BBM untuk Nelayan terutama di di titik-titik pelabuhan ikan. Saat ini baru ada 248 unit Solar Packed Dealer untuK Nelayan, dan 25 yang mati suri karena stok kurang dan masalah izinnya.

Dia menambahkan, dengan tersedianya pasokan BBM bersubsidi perikanan ini, diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab, jumlah nelayan miskin yang biasanya hidup di pesisir mencapai 7,9 juta orang, sehingga mempengaruhi kesejahteraan 2,19 juta kelompok keluarga nelayan.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Sudirman Saad, menyatakan dibutuhkan dana Rp 800 juta untuk membangun sebuah SPDN dibutuhkan dana Rp 800 juta dengan kapasitas 42 kiloliter per hari. Pemerintah menargetkan membangun 400 SPDN hingga 2014 melalui tender terbuka.

ROSALINA