TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan membentuk tim khusus untuk mengawasi pencurian ikan atau illegal fishing di sejumlah daerah. Tim diharapkan meningkatkan persentase perairan yang bebas pencurian ikan hingga 34 persen, dari seluruh perairan yang marak illegal fishing di Indonesia.

"Setiap pelabuhan kami pasang tim dari kementerian," kata Gellwyn Yusuf, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Jumat (11/2).

Gellwyn mengatakan tim tersebut difokuskan mengawasi perairan Papua dan Kalimantan.

Dua wilayah itu dianggap menyumbang persentase perairan yang paling sering terjadi pencurian ikan. Saban tahu, kata Gellwyn, laporan mengenai tingkat pencurian di wilayah itu terus meningkat.

Gellwyn yakin perairan itu bias bebas illegal fishing bila diawasi dengan ketat. Meski begitu ia menolak menjelaskan terperinci jumlah tim yang ditempatkan di perairan tersebut. "Tim itu kami dilengkapi perahu pemburu," kata dia.

Badan Pangan dan Pertanian Dunai atau Food And Agriculture Organization of The United Nations (FAO) memperkirakan jumlah ikan yang hilang akibat pencurian di negeri ini mencapai 2 ton pertahun.

Dari jumlah tersebut, diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 30 triliun per tahun. Negara juga kehilangan penerimaan negara bukan pajak Rp 50 triliun pertahun.

Gellwyn mengatakan tim kementerian bekerjasama kepolisian telah menangkap sejumlah pelaku pencurian ikan beberapa tahun terakhir. Namun ia mengaku lupa jumlah mereka maupun wilayah penangkapannya.

Ia mengatakan, para pelaku tidak hanya berasal dari dalam negeri. Terdapat pula dari luar negeri. Untuk itu, ia juga menjalin kerjasama dengan sejumlah negara untuk mengawasi pencurian ikan dari nelayan asing.

"Sejauh ini kami terus berkoordinasi dengan negara-negara itu," kata dia tanpa menyebutkan negara yang dimaksud.

TRI SUHARMAN