TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menyiapkan protokol manajemen krisis (crisis management protocol) menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia. Manajemen krisis akan melibatkan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. "Harga minyak adalah salah satu hal paling utama (yang) kita waspadai," kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo kemarin.

Menurut dia, dengan protokol krisis itu akan diketahui implikasi kenaikan harga minyak terhadap anggaran belanja pemerintah. "Juga potensi ke depannya bagaimana kalau kondisi stabil atau semakin naik harganya." Pekan depan, Agus melanjutkan, Kementerian keuangan akan melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.

Meski harga minyak terus naik ke level US$ 100 per barel, kata Agus, pemerintah belum berencana mengubah asumsi makro anggaran. Asumsi harga minyak pada anggaran tahun 2011 ditetapkan sebesar US$ 80 per barel. "Jadi, kalau ditanya inflasi atau harga minyak, kita masih akan gunakan asumsi jangkar itu."

Wakil Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Achsanul Qosasi mengatakan, fluktuasi harga minyak dunia menyebabkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pemerintah membengkak. Padahal anggaran tahun ini hanya bisa mengakomodasi kenaikan harga minyak sampai US$ 90 per barel. "Di atas itu, (anggaran) jebol."

Dia menyarankan pemerintah mengubah asumsi harga minyak jika harga minyak mentah dunia tak bisa dikendalikan. Tak hanya itu, dia mengusulkan agar subsidi bahan bakar ditambah Rp 10 triliun. Tahun ini subsidi bahan bakar sebesar Rp 95,5 triliun.

Menurut Achsanul, penambahan subsidi bisa dilakukan karena kondisi fiskal dan moneter cukup baik. Kondisi ini didukung meningkatnya cadangan devisa mencapai US$ 96,2 miliar.

Upaya menambah subsidi, kata dia, dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggenjot penerimaan pajak dan penggunaan sisa anggaran lebih tahun lalu sebesar Rp 47 triliun.

ALI NY | EKO ARI WIBOWO | ANTON WILLIAM