Fuad Rahmany Tak Sesumbar Bersih-Bersih Ditjen Pajak

Reporter

Editor

Jumat, 21 Januari 2011 14:36 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ahmad Fuad Rahmany resmi menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menggantikan Tjiptardjo. Namanya masuk ke dalam bursa calon Dirjen Pajak sejak beberapa pekan lalu namun hingga tadi malam dia mengaku belum mendapat kepastian menjabat bos pajak.

Sejumlah masalah di Ditjen Pajak siap menghadang Fuad. Dia harus melanjutkan reformasi birokrasi sembari mengembalikan citra Ditjen Pajak yang menurun setelah seorang petugas banding Gayus Tambunan terlibat dalam mafia pajak. Kasus terbaru adalah temuan banyak transaksi mencurigakan di rekening pegawai Pajak oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Fuad juga harus membenahi penerimaan pajak yang dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Panitia Khusus Pajak akan dibentuk Komisi Keuangan untuk meninjau ulang kinerja pengumpulan pajak dan pelayanan oleh kantor yang dipimpinnya.

Mengomentari banyak tantangan ini, Fuad mengaku akan meneliti kondisi internal Ditjen Pajak. "Saya akan memetakan dulu," ujarnya usai dilantik pagi (21/1) ini. Dia juga akan menerima berbagai masukan dari bawahannya dan segera melakukan perbaikan. "Yang baik-baik akan saya lanjutkan, kekurangannya akan kami perbaiki," kata dia.

Dia juga berjanji akan mengejar target penerimaan pajak selama masa kerjanya. "Saya fokus kepada target pendapatan," ujarnya. Adapun menanggapi kasus mafia pajak Gayus, dia mendukung proses hukum yang tengah berjalan. "Lihat saja, sudah masuk ke dalam proses hukum."

Sebelumnya, pria kelahiran Singapura 56 tahun lalu ini selama empat tahun menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan sekaligus menjadi Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Fuad termasuk orang yang cemerlang di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia sempat menjabat Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara dan Kepala Pusat Manajemen Obligasi Negara. Keahliannya membuat dia ditunjuk sebagai Deputi Anggaran dan Akuntansi pada Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias. Terakhir, namanya juga ikut masuk ke dalam bursa calon Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani yang terbang ke Bank Dunia pada tahun lalu.

Gelar sarjana ekonomi didapatnya pada tahun 1981 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Duke University, Durham, North Carolina, Amerika Serikat hingga mendapat gelar master pada 1987. Gelar doktor diraihnya pada tahun 1997 Departemen Ekonomi Vanderbilt University, Tennessee, yang menghasilkan alumni seperti peraih nobel Muhammad Yunus dan Al Gore.

Menteri Agus Martowardojo sempat memuji kinerja Fuad selama satu tahun terakhir. Menteri Agus menyebut melonjaknya indeks harga saham gabungan (IHSG) ikut disumbang oleh kerja keras Kepala Bapepam LK.

Namun sebagai Kepala Bapepam LK, Fuad sempat diguncang kasus harga penawaran saham perdana (IPO) Krakatau Steel. Sebagian kalangan menganggap Fuad kurang sigap mengantisipasi harga saham yang dianggap kelewat rendah.

Sebagai Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Fuad gagal merampungkan target penyelesaian yang direncanakan pada akhir tahun lalu.

ANTON WILLIAM

Berita terkait

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

35 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

38 hari lalu

Dampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara

Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

45 hari lalu

Rafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding

Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

5 Januari 2024

DJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya

DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.

Baca Selengkapnya

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

29 November 2023

2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya

Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP

Baca Selengkapnya

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

29 November 2023

Begini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum

Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.

Baca Selengkapnya

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

8 November 2023

Begini Cara Memadankan NIK-NPWP

Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.

Baca Selengkapnya

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

27 Oktober 2023

DJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated

DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.

Baca Selengkapnya

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

27 Oktober 2023

DJP Sebut Insentif Sektor Properti Tak Kurangi Penerimaan Pajak Negara

Insentif pajak properti yang ditanggung pemerintah berasal dari pajak masyarakat yang kemudian dibayarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran.

Baca Selengkapnya