TEMPO Interaktif, Jakarta - Keinginan pemerintah untuk memperbesar porsi bahan bakar gas (BBG) seharusnya diikuti dengan diprioritaskannya produksi gas nasional untuk kepentingan dalam negeri. "Gas jangan diekspor karena merugikan perekonomian," ujar Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Anggito Abimanyu, hari ini (20/12).

Meski mendapat tambahan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari ekspor gas, kata Anggito, secara netto pengaruh ekspor ini terhadap perekonomian adalah negatif. Pemerintah juga diharapkan tak terlena oleh tingginya harga gas.

Menurut dia, seharusnya pemerintah memanfaatkan produksi gas untuk kepentingan nasional sebelum melakukan ekspor. "Pasar domestik harus dijamin dulu, baru ekspor," kata Anggito.

Hal ini, kata dia untuk memenuhi fungsi domestic market obligation yang dibebankan kepada pemerintah. "Bukan melarang ekspor, tapi penuhi kebutuhan domestik dulu."

ISEI juga menilai penarikan subsidi terhadap bahan bakar minyak adalah langkah tepat setelah Indonesia menjadi net-importer. Namun pemerintah juga harus memberikan kesempatan yang besar untuk diversifikasi bahan bakar.

Beberapa energi alternatif yang bisa digunakan antara lain gas bumi, batu bara, dan energi panas bumi. Dengan diversifikasi, diharapkan harga listrik menjadi lebih murah sehingga bisa mendorong pertumbuhan industri.

ANTON WILLIAM