Suasana arus lalulintas yang padat di perempatan antara Jalan Matraman dan Jalan Salemba Raya, Jakarta. Tempo/Arnold Simanjuntak
TEMPO Interaktif, Jakarta -Tingginya prediksi inflasi tahun depan, antara lain disebabkan buruknya infrastruktur di Indonesia. "Ini menyebabkan distribusi barang menjadi terganggu," kata Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung seusai memaparkan Prospek Ekonomi Indonesia 2011 di auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (20/12).
Tahun depan, laju inflasi diduga berkisar 6,0 sampai 6,5 persen. Ia mengakui perkiraan ini jauh diatas angka yang ditargetkan pemerintah 5,3 persen.
Anggota Komite Ekonomi, Sandiaga Uno mengungkapkan kondisi infrastruktur saat ini ikut menyumbang tingginya laju inflasinya. "Infrastruktur sangat menyumbang pada tingginya inflasinya," katanya.
Sandiaga mencontohkan biaya distribusi barang dari Surabaya ke Jakarta yang jauh lebih mahal dibandingkan distribusi barang dari Surabaya ke Singapura. "Ini karena infrastruktur yang belum baik," katanya.
Hal lain adalah pembebasan lahan yang membutuhkan waktu tiga sampai lima tahun, yang mestinya cukup diselesaikan selama enam bulan."Bahkan ada pengadaan lahan yang menghabiskan waktu sampai lima tahun," katanya.
Melihat kondisi tersebut, Komite Ekonomi Nasional, hanya bisa mendorong pemerintah agar segera membenahi kondisi infrastruktur. "Yang bisa kita lakukan adalah menyodok pemerintah, dimana letak debottlenecking-nya. Bila ada yang mampet ya disodok-sodok," kata Chairul dalam paparannya.
Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan juga menghadapi kendala konektivitas antar pulau, sehingga distribusi barang menjadi tidak lancar. Menurut Chairul, kondisi ini berbeda dengan India dan Cina yang wilayahnya berupa daratan. "Walaupun ini bukan menjadi alasan," katanya.
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
1 Agustus 2023
Sri Mulyani Catat Permintaan Domestik Dorong Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2023
Perekonomian triwulan II 2023, kata Sri Mulyani diprakirakan masih tumbuh kuat, ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga dan tren ekspansif aktivitas manufaktur.
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
30 Juni 2023
IMF Minta RI Pertimbangkan Larangan Ekspor Nikel, Bahlil Ungkap Standar Ganda
Bahlil Lahadalia, menanggapi rekomendasi Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia mencabut larangan ekspor mineral mentah, termasuk nikel, secara bertahap.