TEMPO Interaktif, Jakarta - Revisi aturan perbankan Indonesia, sudah disiapkan untuk 10 tahun mendatang. Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman Hadad mengatakan dalam revisi itu diantaranya akan dimasukkan poin-poin penting seperti perlakuan khusus kredit di daerah bencana. "Ini sebagai bentuk kepedulian melihat kondisi terakhir Indonesia," katanya di Purwakarta kemarin.

Selain itu, aturan juga harus mendorong perbankan untuk memperhatikan aspek lingkungan melalui program green-banking. Dia mengambil contoh yang dilakukan BNI yang telah melakukan sumbangan dalam memperhatikan lingkungan yaitu mencoba menggunakan kertas daur ulang dalam transaksi perbankan setiap harinya.

Program green-banking juga dapat dijalankan dengan mengaitkan kebijakan yang diberikan BI. "Misalnya tidak memberikan persetujuan pinjaman kepada industri yang malah menghasilkan polusi di masyarakat," katanya.

Dalam Arsitektur Perbankan Indonesia juga perlu dimasukkan perluasan akses keuangan bagi masyarakat melalui program financial inclusive. "Selanjutnya juga perlu memperkuat sinergi antara bank umum dan BPR melalui program linkage dan pembentukan APEX bank," kata dia.

Dia mengatakan, ke depannya perbankan Indonesia juga mesti memerhatikan permodalan serta pengaturan kepemilikan bank. "Sebab, ini untuk persiapan Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015-2020," katanya.

Menurutnya, modal harus menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap bank, bukan lagi kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemangku kepentingan di setiap bank seperti pemegang saham. "Jika modal sudah dilihat sebagai suatu kebutuhan, reformnya pasti beda. Kita akan lebih beranjak ke depan," kata Muliaman.

Selain itu, tutur dia, perlu untuk meningkatkan efisiensi perbankan dan penyaluran kredit ke masyarakat, meningkatkan peran BPR supaya menjadi bank komunitas, perlindung nasabah, serta meningkatkan efektivitas pengawasan bank dan penyempurnaan berbaga ketentuan.

SUTJI DECILYA