TEMPO Interaktif, Jakarta -Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik sebesar 15 persen yang rencananya akan kembali dilakukan oleh pemerintah pada tahun depan.

"Alasannya belum jelas, kalau sampai naik itu jadi kebijakan yang tidak adil," kata Tulus ketika dihubungi Tempo, Kamis (19/8).

Tulus menilai harga yang dibebankan kepada masyarakat selaku konsumen selama ini juga terlampau tinggi dibandingkan dengan akses maupun fasilitas listrik yang disediakan oleh PLN selama ini. "Masih jomplang layanan dengan harga yang harus dibayar," ujarnya.

Permasalahan tarif listrik yang terus mengalami kenaikan setiap waktu, menurut Tulus, tidak lepas dari ketidakmampuan PLN dalam mengelola permasalahan di sektor hulu, yaitu mengenai ketersedian pasokan bahan bakar yang selama ini sangat mengandalkan bahan bakar minyak. "Harusnya dari sektor hulu dulu dibenahi, jangan langsung dibebankan ke masyarakat dengan menaikkan harga terus," kata dia.

Walaupun PLN telah menggagas proyek 10.000 Megawatt Jilid I dan II, Tulus tetap meragukan kemampuan perusahaan pelat merah tersebut dalam mengatasi permasalahan ketersediaan passokan untuk pembangkit.

"Batu bara dan gas yang kita miliki lebih cenderung di ekspor daripada digunakan untuk sumber energi, jangankan pembangkit yang baru, pembangkit lama yang seharusnya berbahan bakar non BBM saja tetap menggunakan BBM," paparnya.

Penetapan tarif yang dilakukan oleh PLN saat ini, menurut Tulus, pun sudah terlampau tinggi dengan mematok harga di kisaran Rp 1300 per Kwh nya. Seharusnya tarif bisa ditekan hingga Rp 1.000 per Kwh kalau PLN bisa mengelola sektor hulunya dengan benar.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan tarif dasar listrik akan kembali dinaikkan rata-rata 15 persen pada 2011. “Asumsi kami, kenaikan dilakukan pada awal tahun,” ujarnya di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Senin lalu (16 Agustus). Tarif listrik dinaikkan untuk mengurangi subsidi listrik menjadi Rp 41 triliun dari Rp 55,1 triliun pada 2010.

GUSTIDHA BUDIARTIE