Standar Kualitas Udang Indonesia Bakal Meningkat

Reporter

Editor

Selasa, 9 Maret 2010 17:41 WIB

Pembeli memilih udang vanamei (udang tambak putih) lokal di Pasar Cihapit, Bandung (17/10). Disinyalir udang vanamei dari China berkualitas rendah, masuk ke Indonesia agar bisa diekspor ke negara lain. Foto: TEMPO/Prima Mulia
TEMPO Interaktif, Jakarta - World Wildlife Fund (WWF) berniat meningkatkan standardisasi udang Indonesia sesuai dengan standar internasional. "Pada intinya para pengusaha mendukung standardisasi dari WWF ini," ujar Ketua Shrimp Club Indonesia Iwan Sutanto di Jakarta, Selasa (9/3).

Menurut Iwan, sertifikat WWF cukup diakui secara internasional, seperti perusahaan grosir Wal-Mart dari Amerika Serikat dan Carrefour dari Prancis. Sedangkan sertifikat yang berasal dari pemerintah Indonesia, Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB), kurang diakui di luar negeri.

Di dunia terdapat beberapa sertifikat yang diakui secara internasional, seperti dari Eurogap dan American Aquaculture Council (AAC). Tiga faktor utama yang diperhatikan dalam sertifikat udang adalah keamanan pangan, keterangan asal ikan, dan kepentingan konservasi lingkungan hidup.

Seluruh sertifikat itu mengikuti tujuh prinsip pembudidayaan udang dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), yaitu kepatuhan hukum, pertimbangan lingkungan, pertimbangan komunitas sekitar, praktek tenaga kerja yang bertanggungjawab, dan pengelolaan kesehatan udang yang bertanggung jawab.

Prinsip lainnya adalah pengolaan asal induk hingga pemilihan dan pengelolaan stok, dan penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab dengan lingkungan. "Sertifikasi Eropa dan Amerika lebih komersial, jadi lebih mahal," ujar Iwan.

Direktur Perbenihan, Ketut Sugama menyatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih mempelajari tawaran standardisasi dari WWF ini. "Bukannya kami tidak mau menerima, tapi pemerintah mau mempelajari keuntungan dan kelemahan standar ini," kata Ketut.

Namun ada beberapa potensi masalah dengan kondisi pertambakan Indonesia. Terutama ketentuan bahwa tambak tidak boleh di lahan pasang surut. "Ketentuan ini sudah lama digunakan petambak tradisional Indonesia seperti di Aceh," ujar Iwan.

Menurut Iwan, kebutuhan sertifikat karena permintaan dari negara pembeli udang. Jenis sertifikat yang diambil pengusaha akan disesuaikan dengan permintaan dari negara pembeli. "Kriteria-kriteria di dalam standardisasi WWF sudah final. Tetapi saya berharap masih bisa ditawar untuk beberapa kriteria tertentu," katanya.

ARYANI KRISTANTI

Berita terkait

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

3 hari lalu

Trenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

4 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

15 hari lalu

DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.

Baca Selengkapnya

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

26 hari lalu

Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

45 hari lalu

Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.

Baca Selengkapnya

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

45 hari lalu

Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.

Baca Selengkapnya

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

45 hari lalu

KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.

Baca Selengkapnya

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

46 hari lalu

Eksploitasi Pekerja Sektor Perikanan Indonesia Masih Tinggi, Subsidi Nelayan Sulit

Pengusaha yang hanya mengejar keuntungan telah menyebabkan luasnya praktik kerja paksa, perdagangan manusia, dan perbudakan di sektor perikanan.

Baca Selengkapnya

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

46 hari lalu

Edi Damansyah Dorong Produksi Perikanan Kukar

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, membuat program Dedikasi Kukar Idaman untuk para nelayan dan pembudidaya ikan di Kecamatan Anggana.

Baca Selengkapnya

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

59 hari lalu

Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.

Baca Selengkapnya