BPK Laporkan Audit Bank Century ke Presiden

Reporter

Editor

Senin, 23 November 2009 16:41 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas untuk mematangkan tanggapan atas rekomendasi Tim Independen Verifikasi Fakta dan Kasus Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan). Rapat yang tertutup itu berlangsung di Kantor Presiden dimulai pada pukul 16.00 WIB.

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo didampingi anggota Badan Pemeriksa Keuangan seperti TM Nurlif dan Rizal Djalil.

Hadi Purnomo yang ditemui sebelum rapat menyatakan kedatanganya untuk melaporkan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan atas kasus aliran dana Bank Century. "Setelah melaporkan ke DPR kita juga melaporkan ke presiden selaku auditee," kata dia di Kantor Presiden, Senin (23/11).

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Sebelumnya, Presiden telah memanggil dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. Pertemuan berlangsung di Wisma Negara, sekitar satu jam, dari pukul 14.00 hingga 15.00 WIB.

Chandra dan Bibit didampingi oleh tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu pelaksana tugas Ketua Tumpak Hatorangan Panggabean, Wakil Ketua Haryono Umar, dan Mas Achmad Santosa.

Tak jelas apa agenda pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut. Wartawan yang berusaha mendekati Wisma Negara tidak diperkenankan dan diusir oleh petugas keamanan Istana.

Namun, tampaknya pertemuan tersebut terkait dengan sikap Presiden terhadap rekomendasi Tim Independen Pencari Fakta dan Verifikasi kasus Bibit dan Chandra (Tim Delapan).

Rencananya, presiden akan menguumumkan sikap atas rekomendasi tersebut nanti malam.


GUNANTO E S

BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

37 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

37 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya