DPR: Audit Sementara Bisa Dijadikan Dasar Rekomendasi

Reporter

Editor

Rabu, 30 September 2009 15:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat Dradjad Wibowo berpendapat meski bersifat sementara, audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait penanganan Bank Century tetap bisa dijadikan dasar rekomendasi.

"Kami ambil keputusan sesuai mekanisme yang berlaku, walau berdasar audit sementara, kami bisa ambil sikap dan beri rekomendasi," ujarnya di gedung DPR, Rabu (30/9). Ia merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya yang mempertanyakan apakah audit interim bisa dijadikan bahan rekomendasi Komisi Keuangan dan Perbankan.

Menurut Dradjad, Badan Pemeriksa telah mengemukakan fakta-fakta yang tak mungkin berubah. "Meski penafsirannya nanti mungkin bisa berubah, fakta itu sendiri tak berubah. Kami sudah yakin dengan kebenaran fakta itu," tuturnya.

Dia menilai, apa yang dilakukan parlemen tak jauh berbeda dengan pemerintah. "Misalnya saat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baru dinyatakan sebagai tersangka, sudah dinonaktifkan. Pengambilan keputusan kami (tentang rekomendasi) sama seperti pengambilan keputusan oleh pemerintah itu," ujarnya.

Dalam laporannya kepada rapat paripurna parlemen siang tadi, Ketua Komisi Keuangan Ahmad Hafiz Zawawi mengutarakan empat rekomendasi yang didasarkan pada audit interim Badan Pemeriksa yang diserahkan Selasa (29/9).

Pertama, Badan Pemeriksa diminta segera merampungkan audit investigasi dan pendalaman lebih lanjut terhadap dasar hukum, kriteria, dan proses pengambilan keputusan yang digunakan pemerintah dalam menetapkan status Bank Century yang berdampak sistemik.

Kedua, Badan Pemeriksa diminta pula segera mengaudit investigasi jumlah dan penggunaan penyertaan modal sementara yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyelamatan Bank Century, termasuk di dalamnya aliran dana penggunaan uang tersebut.

Ketiga, mengingat adanya dugaan unsur pidana yang harus disidik penegak hukum, Komisi meminta aparat untuk menyelidiki dan menyidik lebih lanjut kasus Bank Century. Keempat, Komisi meminta parlemen periode 2009-2014 mendatang untuk tetap memonitor hasil audit dan mengawasi penyelesaian kasus Bank Century.

BUNGA MANGGIASIH | AGOENG WIJAYA
BPK

Berita terkait

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

34 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

37 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

38 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

38 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

38 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

38 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

38 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

39 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

42 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

52 hari lalu

Anggota BPK Nonaktif Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Rp 40 Miliar Korupsi BTS, Siapa Nama Lain Pernah Disebut?

Selain anggota III BPK nonaktif Achsanul Qosasi yang sudah menjadi terdakwa, terdapat beberapa nama pernah terseret korupsi BTS. Siapa mereka?

Baca Selengkapnya