TEMPO Interaktif, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia menentang rencana pemerintah membuka impor gula mentah lantaran produksi gula rafinasi domestik sebenarnya sudah melebihi kebutuhan industri makanan dan minuman. "Produksi mereka sudah melampaui kapasitas untuk industri makanan dan minuman," kata Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, Arum Sabil, saat dihubungi Tempo, Rabu (2/9).
Arum bahkan mempertanyakan rencana menambah kuota impor gula mentah tersebut. "Kenapa berbentuk raw sugar? Kenapa tidak impor gula putih konsumsi atau rafinasi saja?" katanya. Ia juga meminta agar pemerintah melakukan audit terhadap industri gula rafinasi dalam waktu dua kali 24 jam, untuk memeriksa kebenaran informasi kurang pasokan.
Pemerintah semestinya tidak perlu bersikap panik menyikapi kenaikan harga gula putih konsumsi. Menurut dia, harga gula putih saat ini masih dalam taraf wajar dan menguntungkan petani. Harga yang tidak wajar adalah harga gula waktu 2008. Ketika harganya kurang dari Rp 5.000 per kilogram di bawah biaya produksi petani.
Dia memprediksi tren harga gula internasional masih akan naik sampai 2013, sehingga harga gula lokal pun masih akan terpengaruh. Karena itu, pemerintah mesti meningkatkan produksi gula dalam negeri dan melindungi gula putih konsumsi. "Yang mengatakan harga gula tidak wajar adalah pengusaha dan industri yang menggunakan bahan baku gula tebu lebih dari 60 persen. Sehingga mereka dirugikan," tutur Arum.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menolak opsi impor gula untuk menyelesaikan kemelut harga gula putih konsumsi. "Kami tidak impor gula, seminimal mungkin harus dibatasi," kata Ketua Kadin M.S. Hidayat.
Menurut Hidayat, impor gula perlu dibatasi karena produksi sudah cukup. Impor tidak menyelesaikan masalah. Sebab, masalah gula merupakan persoalan permintaan dan pasokan. Hidayat menilai manajemen bahan pokok pemerintah lemah. Setiap Lebaran, masalah yang sama selalu terjadi. "Ini tiap tahun terulang, mestinya bisa dikelola," ucapnya.
Pemerintah mestinya membuat pengelolaan bahan pokok. Kemudian mendata komoditas apa saja yang sering menjadi masalah pada saat menjelang Lebaran. Selain itu, kata Hidayat, pemerintah juga bisa membuat stok penyangga melalui Badan Urusan logistik.
Stok ini dikeluarkan ketika komoditas bermasalah, misalnya harga melambung atau menghilang dari pasar. Di samping itu, pemerintah pun mesti membenahi jaringan distribusi gula putih konsumsi. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat juga mesti disertai dengan data konsumsi masyarakat.
NIEKE INDRIETTA
Arum bahkan mempertanyakan rencana menambah kuota impor gula mentah tersebut. "Kenapa berbentuk raw sugar? Kenapa tidak impor gula putih konsumsi atau rafinasi saja?" katanya. Ia juga meminta agar pemerintah melakukan audit terhadap industri gula rafinasi dalam waktu dua kali 24 jam, untuk memeriksa kebenaran informasi kurang pasokan.
Pemerintah semestinya tidak perlu bersikap panik menyikapi kenaikan harga gula putih konsumsi. Menurut dia, harga gula putih saat ini masih dalam taraf wajar dan menguntungkan petani. Harga yang tidak wajar adalah harga gula waktu 2008. Ketika harganya kurang dari Rp 5.000 per kilogram di bawah biaya produksi petani.
Dia memprediksi tren harga gula internasional masih akan naik sampai 2013, sehingga harga gula lokal pun masih akan terpengaruh. Karena itu, pemerintah mesti meningkatkan produksi gula dalam negeri dan melindungi gula putih konsumsi. "Yang mengatakan harga gula tidak wajar adalah pengusaha dan industri yang menggunakan bahan baku gula tebu lebih dari 60 persen. Sehingga mereka dirugikan," tutur Arum.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menolak opsi impor gula untuk menyelesaikan kemelut harga gula putih konsumsi. "Kami tidak impor gula, seminimal mungkin harus dibatasi," kata Ketua Kadin M.S. Hidayat.
Menurut Hidayat, impor gula perlu dibatasi karena produksi sudah cukup. Impor tidak menyelesaikan masalah. Sebab, masalah gula merupakan persoalan permintaan dan pasokan. Hidayat menilai manajemen bahan pokok pemerintah lemah. Setiap Lebaran, masalah yang sama selalu terjadi. "Ini tiap tahun terulang, mestinya bisa dikelola," ucapnya.
Pemerintah mestinya membuat pengelolaan bahan pokok. Kemudian mendata komoditas apa saja yang sering menjadi masalah pada saat menjelang Lebaran. Selain itu, kata Hidayat, pemerintah juga bisa membuat stok penyangga melalui Badan Urusan logistik.
Stok ini dikeluarkan ketika komoditas bermasalah, misalnya harga melambung atau menghilang dari pasar. Di samping itu, pemerintah pun mesti membenahi jaringan distribusi gula putih konsumsi. Upaya pemenuhan kebutuhan bahan pokok masyarakat juga mesti disertai dengan data konsumsi masyarakat.
NIEKE INDRIETTA
