TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah menegaskan program reformasi birokrasi tak tergantung utang. “Dengan atau tanpa utang, reformasi birokrasi tetap akan dilakukan,” kata Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi Keuangan dan Perbankan, Senin (29/6).

Ia mengakui pemerintah selama ini meminjam dana dari luar negeri baik bilateral maupun multilateral dalam bentuk pinjaman program dan proyek. Pada pinjaman program, dia menjelaskan, kreditor biasanya menilai baik proyek tersebut sehingga ikut membiayai.

“Bagi kami, pembiayaan harus dipertimbangkan yang paling efisien, dan biasanya pinjaman program jauh lebih murah dibandingkan pinjaman yang ada di pasar,” ujarnya.

Isu soal utang pemerintah akhir-akhir menjadi topik hangat berbagai kalangan, mulai dari pengamat, media, sampai tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution sempat menyatakan program Bantuan Langsung Tunai berasal dari utang.

Menurut Sri Mulyani, pengelolaan utang merupakan kesatuan dari pengelolaan perekonomian. Kebijakannya bukan hanya tanggung jawab Departemen Keuangan, melainkan konsekuensi dari kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Apalagi, kata dia, pembiayaan utang bukan kebijakan baru tapi sudah dimulai sejak Orde lama, Orde Baru, dan sampai sekarang untuk melindungi perekonomian masyarakat. “Karena pendapatan pajak dan non pajak masih lebih rendah ketimbang belanja negara,” katanya.

AGOENG WIJAYA