TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Keuangan dan Perbankan siang ini menggelar rapat kerja bersama Pemerintah dan Bank Indonesia untuk membahas pengelolaan utang. Ketua Komisi Keuangan dan Perbankan Ahmad Hafiz Zawawi mengatakan, pengelolaan utang akhir-akhir ini menjadi pembahasan di berbagai media. Bahkan, tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden ikut membahasnya.
“Utang seolah-olah lebih banyak menjadi hal politis ketimbang kebijakan ekonomi. Kami ingin tahu bagaimana kesinambungan pengelolaannya dalam lima tahun mendatang,” kata Hafiz dalam rapat kerja di komplek gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (29/6).
Pada rapat ini, pemerintah diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Bank Indonesia diwakili Deputi Gubernur Bank Indonesia Hartadi A. Sarwono.
Catatan Dewan menunjukkan, jumlah utang per 6 Maret 2009 mencapai Rp 1.700 triliun. Padahal pada Desember 2003 hanya Rp 1.275 triliun. Meski rasio utang turun dari 57 persen terhadap produk domestik bruto pada 2004 menjadi 34 persen terhadap produk domestik bruto 2009, “Tapi apakah kita akan terus menambah atau mengurangi utang dalam mengantisipasi defisit,” kata Hafis.
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
58 hari lalu
Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
59 hari lalu
Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB
Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?
