Bank IFI Berhentikan Seratus Karyawannya

Reporter

Editor

Jumat, 22 Mei 2009 16:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Bank IFI Tbk yang saat ini dalam proses likuidasi sudah memutuskan hubungan kerja dengan seratus pegawainya. Bank mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja sejak Jumat (15/5) dan saat ini pegawai yang tersisa sebanyak 50 orang untuk membantu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaksanakan proses verifikasi.

Salah satu pegawai Bank IFI yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Jumat pekan lalu, perseroan memanggil seluruh pegawai yang berjumlah sektar 150 orang. "Saat itulah Bank IFI mengeluarkan surat PHK untuk 100 orang karyawannya, dan 50 orang sisanya masih dipekerjakan membantu LPS," kata pegawai itu saat ditemui di kantor pusat Bank IFI Jakarta, Jumat (22/5).

Bank IFI resmi dilikuidasi pada 17 April 2009. Bank yang dimiliki Bambang Rachmadi, pemilik lisensi waralaba Mc Donald di Indonesia. Alasan dilikuidasi itu karena ketersediaan modal yang tidak memadai dan tingkat kredit bermasalah yang tinggi.

Seluruh pegawai sampai saat ini masih menunggu kepastian soal pembayaran pesangon. Lembaga Penjamin Simpanan akan menanggung pesangon dan gaji karyawan Bank IFI bila sudah diputuskan oleh tim likuidasi.

Ketua Tim Persiapan Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan Robert Hutabarat mengemukakan, dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan, bahwa hak gaji karyawan akan dibayarkan lembaga tapi tidak penuh.

Menurut Kepala Eksekutif LPS Firdaus Djaelani, pesangon karyawan akan dibayarkan Lembaga Penjamin saat pihak manajemen tidak mampu membayar sepenuhnya. Namun, bila pihak Bank IFI masih mampu membayar hak karyawan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan.

Dia mengemukakan, aset Bank IFI setelah diaudit sebesar Rp 450 miliar dengan jumlah dana pihak ketiga tercatat Rp 351 miliar. "Dari jumlah itu, aset Bank IFI tidak akan mampu membayar kewajibannya," kata Firdaus.

EKO NOPIANSYAH

Berita terkait

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

13 hari lalu

OJK Cabut Izin Usaha 10 BPR hingga April 2024, Ini Sebabnya

Dalam empat bulan di 2024 ada 10 bank perkreditan rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Baca Selengkapnya

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo Dilikuidasi, LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah

17 Februari 2024

BPR Pasar Bhakti Sidoarjo Dilikuidasi, LPS Siap Bayar Klaim Simpanan Nasabah

LPS akan memastikan simpanan nasabah BPR Pasar Bhakti Sidoarjo dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga 12 Juli 2024.

Baca Selengkapnya

Selama 2021, LPS Likuidasi Delapan BPR dan BPRS

26 April 2022

Selama 2021, LPS Likuidasi Delapan BPR dan BPRS

LPS telah melakukan likuidasi delapan bank perkreditan rakyat/bank perkreditan rakyat syariah (BPR/BPRS) sepanjang 2021.

Baca Selengkapnya

BPR Sewu Bali Dilikuidasi, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

2 Maret 2021

BPR Sewu Bali Dilikuidasi, LPS Siapkan Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah

Saat proses likuidasi BPR Sewu Bali, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS bank.

Baca Selengkapnya

LPS Bisa Periksa Kesehatan Bank, Apa Bedanya dengan OJK?

12 Juli 2020

LPS Bisa Periksa Kesehatan Bank, Apa Bedanya dengan OJK?

LPS juga akan melakukan pemeriksaan terhadap bank bermasalah sebelum mendapat kucuran dana, namun pemeriksaan ini berbeda dengan yang dilakukan OJK.

Baca Selengkapnya

BRI: Likuiditas Terjaga di Level Ideal

12 Juli 2020

BRI: Likuiditas Terjaga di Level Ideal

Corsec BRI Amam Sukriyanto mengatakan penempatan dana LPS ke perbankan, ditujukan terhadap bank yang membutuhkan likuiditas.

Baca Selengkapnya

Penempatan Dana LPS ke Bank Bermasalah, OJK: Sebagai Antisipasi

12 Juli 2020

Penempatan Dana LPS ke Bank Bermasalah, OJK: Sebagai Antisipasi

Terkait kewenangan baru LPS menempatkan dana pada bank yang memiliki masalah likuiditas, OJK menyebut sebagai antisipasi.

Baca Selengkapnya

Bos LPS Beberkan Alasan BI Tak Dilibatkan Selamatkan Bank Sakit

11 Juli 2020

Bos LPS Beberkan Alasan BI Tak Dilibatkan Selamatkan Bank Sakit

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah blak-blakan menjelaskan alasan tak dilibatkannya BI dalam menyelamatkan bank yang kurang sehat.

Baca Selengkapnya

Kriteria Bank Berisiko Gagal yang Dapat Suntikan Dana Versi LPS

11 Juli 2020

Kriteria Bank Berisiko Gagal yang Dapat Suntikan Dana Versi LPS

LPS memaparkan sejumlah kriteria bank berisiko gagal untuk mendapatkan suntikan dana sekaligus syarat agunan yang disiapkan bank bermasalah tersebut.

Baca Selengkapnya

LPS: Penempatan Dana untuk Menolong Bank, Bukan Individu

10 Juli 2020

LPS: Penempatan Dana untuk Menolong Bank, Bukan Individu

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah menyebutkan bahwa penempatan dana bertujuan untuk menolong bank dari risiko gagal.

Baca Selengkapnya