TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Thailand akan bekerja sama di bidang perikanan. Indonesia menawarkan perairan Kepulauan Natuna di pesisir Sumatera dan wilayah sekitar Laut Arafura, Papua, untuk digarap nelayan Thailand.

Sementara Menteri Pertanian Thailand yang juga menangani kelautan meminta pemerintah Indonesia kooperatif terhadap nelayannya yang tertangkap saat mengambil ikan di wilayah Indonesia.

Sekitar pukul 16.00 tadi sejumlah delegasi parlemen Thailand menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Mohammad Hatta, pemerintah kedua negara berencana meningkatkan kerja sama ekonomi dan politik yang selama ini terjalin secara personal. Kerja sama itu akan ditingkatkan menjadi tingkat organisasi dan pemerintahan.

Selama ini, kata Hatta, kerja sama bidang perikanan belum dilegalkan. Padahal, sejumlah nelayan Thailand sering mengambil ikan dari perairan Indonesia. "Perlu fishery task force," kata Hatta, di Jakarta.

Pemerintah Indonesia meminta nelayan Thailand yang mengambil ikan di wilayah nusantara harus menggunakan bendera Indonesia. Selain itu, sebagian besar tangkapan harus diolah di dalam wilayah Indonesia. Namun, merek ikan olahan itu tetap bisa menggunakan merek Thailand. "Diolah di pabrik dalam negeri," katanya.

Di lain pihak, Thailand meminta tempat pengolahan ikan itu tidak jauh dari tempat penangkapan. Selain itu, tempat pengolahan harus menyediakan air bersih, listrik, dan jalan yang cukup.

Pemerintah, kata Hatta, berencana mencari investor domestik untuk menangani pengolahan ikan tersebut. "Perikanan berpotensi besar berkontribusi untuk pendapatan negara nonmigas," ujarnya.

Saat ini, neraca perdagangan Indonesia terhadap Thailand masih minus sekitar US$ 1-2 juta. Indonesia tergantung pasokan beras dan gula dari negeri Gajah Putih itu, sedangkan ekspor Indonesia berupa manufaktur, tekstil, dan kerajinan tangan.

Kurniasih Budi