TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Keuangan akan membuat prosedur standar operasi (SOP) atau aturan teknis pengembalian gratifikasi yang diterima oleh pegawainya."Secara umum sudah jelas, pejabat waktu dilantik itu kan ada pengambilan sumpah tidak boleh menerima gratifikasi," kata Sekertaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Nasution ditemui usai rapat kerja di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (29/07). Hanya saja, kata Mulia, teknis pengembalian gratifikasi belum diatur sehingga dibuatlah SOP tersebut.Mulia mengakui di lapangan banyak pegawai Departemen Keuangan, terutama yang bekerja di kantor pelayanan kebingungan mengembalikan gratifikasi."Kalau itu terjadi tentunya prosedurnya harus jelas. Apakah yang bersangkutan menyerahkan kepada pimpinannya, dikembalikan kalau ketahuan siapa yang memberi, atau disetorkan ke KPK. Itu yang harus diatur secara teknis bahwa mereka tidak boleh menerima, semua sudah tahu," katanya.Nantinya, SOP tersebut akan disesuaikan dengan masing-masing kantor pelayanan dilingkup departemen keuangan.Nantinya,gratifikasi tersebut akan dikembalikan ke kas negara.Gunanto E S
Berita terkait
Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik
1 hari lalu
Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
3 hari lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan
5 hari lalu
KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.
Baca SelengkapnyaKPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Agung Gazalba Saleh ke Pengadilan
5 hari lalu
KPK melimpahkan berkas perkara Hakim Agung Gazalba Saleh yang terlibat dugaan gratifikasi dan TPPU ke Pengadilan Tipikor.
Baca SelengkapnyaJaksa KPK Hadirkan 3 Pegawai Kementan sebagai Saksi di Sidang Syahrul Yasin Limpo
5 hari lalu
Tim jaksa KPK menghadirkan tiga saksi untuk membuktkan dakwaan terhadap dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaDugaan Pemerasan oleh Jaksa KPK, Pemeriksaan LHKPN Selesai Bulan Depan
7 hari lalu
Menurut Albertina, KPK menerima laporan dari masyarakat Lampung Utara perihal dugaan gratifikasi atau suap yang dilakukan Jaksa KPK itu.
Baca SelengkapnyaBekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Jalani Sidang Tipikor, Berkas Perkara Rampung
7 hari lalu
Eko Darmanto adalah tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penerimaan gratifikasi Rp 18 miliar.
Baca SelengkapnyaNilai Objek Pencucian Uang Bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Capai Rp 20 Miliar
10 hari lalu
KPK menetapkan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto tersangka penerimaan gratifikasi dan pencucian uang
Baca SelengkapnyaEks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Segera Disidangkan, KPK Bakal Limpahkan Berkas Perkara
13 hari lalu
KPK mengatakan bukti permulaan awal gratifikasi yang diterima Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto berjumlah Rp 18 miliar.
Baca SelengkapnyaEks Bupati Cirebon Dapat Remisi Lebaran, Ini Kasus Korupsi Sunjaya Purwadisastra Terima Suap Rp 66 Miliar
18 hari lalu
Sunjaya Purwadisastra mendapat remisi dari Lapas Sukamiskin. Ini kilas balik kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Cirebon itu.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Kantong Hitam Berisi Rp 50 Juta Tertinggal di Kereta Cepat Whoosh, KCIC: Kami Kembalikan ke Pemilik
4 jam lalu
