TEMPO Interaktif, Jakarta:PT PLN (Persero) mulai melakukan negosiasi dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengenai usulan tarif listrik industri. "Kami inginkan tarif pada Senin-Jumat mendekati tarif keekonomian sebesar Rp 1.300 per kilowatt per jam," ujar Direktur Utama PLN Fahmi Mohtar kemarin. Dia menjelaskan, nantinya tarif listrik pada Sabtu-Minggu akan lebih murah dibandingkan Senin-Jumat. Saat ini, kata Fahmi, PLN telah membagi pergeseran jam kerja menjadi 12 klaster industri berdasarkan areal wilayah distribusi. Klaster industri tersebut nantinya secara bergiliran akan menggeser jam kerjanya setiap bulan. Sebelumnya, kalangan pengusaha memilih kenaikan tarif dasar listrik dibandingkan melakukan pergeseran jam kerja ke Sabtu dan Minggu. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Mohamad S. Hidayat mengatakan, sekitar 40 persen dari 120 anggotanya mendukung kenaikan tarif listrik. "Kami realistis, kekuatan pasokan listrik sampai kapan," ujarnya. Saat ini, kata Hidayat, pihaknya sudah membicarakan tarif listriki untuk kalangan industri dengan manajemen PLN. "Kami meminta perhitungan detail biaya produksi listrik," katanya. Anggota Komisi Energi dari Partai Demokrat Sutan Batoeghana menyatakan dukungannya atas pembahasan kenaikan tarif listrik industri. Menurut dia, penetapan tarif industri tidak memerlukan persetujuan parlemen. "Itu bisnis ke bisnis, kalau melibatkan rakyat banyak baru sepertujuan kami," ujarnya kemarin. Namun, Sekretari Advokasi Konsumen Listrik Indonesia Yunan Lubis menyatakan penetapan tarif listrik selain pemerintah, melanggar undang-undang. Dia mengutip Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Pasal 16 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005 disebutkan tarif listrik merupakan kewenangan pemerintah. Menurut Yunan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2005, harga jual tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ditetapkan Presiden atas usul Menteri. "Jika PLN menetapkan sendiri tarif industri, itu melanggar undang-undang dan bisa digugat," ujarnya kepada Tempo, Rabu (16/7). Terkait rencana pemutusan sementara sambungan listrik kepada industri, Yunan menjelaskan, PLN tak berhak melakukan pemutusan listrik selama pelanggan memenuhi isi kontrak. Dia mengatakan, dalam kontrak disebutkan PLN akan menyediakan sambungan listrik dan pelanggan berkewajiban membayar tagihan. "Selama kontrak dipenuhi tidak ada alasan PLN memutus sambungan listrik," katanya. Pemerintah awal pekan ini mengeluarkan peraturan bersama tentang pengalihan hari kerja industri dari Senin-Jumat ke Sabtu dan Minggu. Industri yang tidak mentaati peraturan tersebut kerja akan dilakukan pemutusan sambungan listrik sementara oleh PLN. ALI NUR YASIN | NIEKE INDRIETTA