TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan mengucurkan kembali bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Program tersebut akan diperuntukan untuk luar Jawa yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan jumlah penduduk rendah. "Program ini tidak diperuntukan untuk di Jawa," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Rabu (09/04). Dia menjelaskan, pihaknya sedang mengkaji daerah mana saja yang akan diberikan bantuan dalam program tersebut. Paskah mengatakan, daerah seperti Papua akan diberikan dana tunai karena memiliki tingkat kemiskinan sampai 35 persen. Selain itu jumlah penduduk Papua hanya sekitar tiga juta orang. Khusus di Jawa, kata dia, akan tetap pada program padat karya. Dia menjelaskan, program tersebut kemungkinan akan dimulai pada 2009. Namun, persiapanya dimulai dari saat ini untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Sekertaris Utama Bappenas Syahrial Loetan membantah penyaluran batuan tersebut terkait pemilihan umum 2009. Penduduk yang diberikan BLT jumlahnya tidak terlalu besar karena diperuntukan daerah luar Jawa. Paskah menambahkan, optimistis target pengurangan angka kemiskinan menjadi 14 persen pada 2008 akan tercapai. Program akan difokuskan pada perlindungan dan keberpihakan akses terhadap rakyat miskin serta peningkatan daya beli dan stabilitas harga. Menurut dia, pemerintah mentargetkan bisa mengurangi angka kemiskinan pada 2009 pada angka 8,2 persen. Target itu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). "Memang sulit tapi akan kami usahakan tidak terlalu jauh pada angka itu," katanya. Anggaran pengurangan angka kemiskinan pada tahun depan akan dinaikkan. Pada 2007 angka kemiskinan secara nasional masih berkutat pada angka 16,6 persen. Kemisikinan di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi berkisar antara 10-20 persen. Sedangkan di Papua angka kemiskinan mencapai 40 persen. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pmerintah sedang mengevaluasi seluruh opsi bentuk subsidi yang akan diberikan pada masyarakat miskin. "Kami evaluasi semua opsi, apakah in kind atau dalam bentuk barang beras dan minyak goreng atau tunai," ujarnya kepada Tempo, pekan lalu. Pemerintah, kata dia, terus berkomitmen memberi bantuan bagi masyarakat miskin. "Tidak ada yang tidak setuju untuk memberi bantuan bagi masyarakat yang paling terkena dampak kenaikan harga," katanya.Menurut Mari, Tim Stabilisasi Bahan Pokok bekerja keras untuk mengantisipasi gejolak harga di masa mendatang. Dan saat ini, pemerintah masih menganggap subsidi dalam bentuk barang adalah merupakan program terbaik.Seperti diketahui, pemerintah telah menerapkan program raskin (beras bagi keluarga miskin) dengan alokasi 15 kilogram per keluarga per bulan dengan sasaran 19,1 juta keluarga. Dengan sasaran yang sama, pemerintah mensubsidi minyak goreng Rp 2.500 per liter per keluarga selama enam bulan. Pemerintah juga menggelontorkan Rp 500 miliar untuk mensubsidi pengrajin tahu dan tempe.ALI NY | GUNANTO | EZHER LASTANIAN | ARIYANI