TEMPO Interaktif, Jakarta: Mengelola bisnis minyak tidak semudah bisnis tempe, kata Menteri Purnomo. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro memberi peringatan kepada pemerintah daerah, tentang sulitnya mengurusi bisnis minyak dan gas. " Keinginan ikut serta dalam bisnis minyak harus disertai kemampuan profesional," katanya kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Selasa (29/4). Pernyataan Purnomo ini menanggapi keinginan pemerintah daerah Bojonegoro, yang ingin ikut serta dalam pengelolaan blok Cepu, yang saat ini dikelola ExxonMobil. Bahkan, pemerintah daerah Bojonegoro meminta pembagian saham 5-10 persen dari usaha minyak di Cepu ini. Untuk merealisasikan keinginan ini, pemerintah daerah sudah berkirim surat ke Presiden, sekaligus meminta dilibatkan dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak ExxonMobil. Purnomo mengatakan, pemerintah daerah harus melihat realitas yang terjadi di blok Coastal Pekanbaru Plain (CPP) Riau. Blok yang pernah dikelola perusahaan minyak Amerika Serikat, Caltex Pacific Indonesia ini, terus mengalami penurunan produksi, sejak diambil alih oleh perusahaan daerah Riau, Bumi Siak Pusako (BSP), yang bekerja sama dengan Pertamina. Akibatnya, blok ini tidak sanggup mencapai target produksi sebesar 50 ribu barel per hari. Meskipun blok ini sudah mampu menghasilkan produksi sebanyak 44 ribu barel per hari, namun Purnomo tidak yakin blok ini akan mencapai target 50 ribu barel per hari. " Saya sudah meminta Dirjen Migas untuk memberi warning," kata Purnomo tanpa merinci permintaan itu. Purnomo mengatakan, bisnis minyak merupakan bisnis dengan resiko tinggi. " Tidak semudah mengelola bisnis tempe," katanya. Dalam bisnis ini, kata Purnomo, dibutuhkan teknologi tinggi dan investasi yang besar. Jika semua hal ini tidak terpenuhi, akibatnya akan menganggu target produksi minyak seperti yang diamanatkan dalam APBN. Kepala Badan Pelaksana Minyak dan Gas (BPMigas) Rachmat Sudibyo mengatakan, sesuai semangat otonomi daerah, pemerintah daerah akan mendapat bagian dari bagi hasil produksi minyak. " Tapi bukan berarti harus menjadi pemegang saham," katanya. Jika pemerintah daerah menuntut pembagian saham, maka pemerintah daerah akan terlibat dalam masalah operasional. Seperti juga Purnomo, Rachmat mengambil contoh turunnya produksi blok CPP yang dikelola perusahan daerah. Rachmat khawatir, pemerintah daerah bisa menganggu produksi minyak jika tidak berhasil mengelola kilang minyak. Jika hal ini terjadi, maka bagi hasil antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat juga akan terganggu. (Multazam- TNR)