Bank Dunia Bantah Data Prabowo Soal Warga Ekonomi Pas - pasan

Senin, 12 November 2018 12:10 WIB

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, disaksikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kiri), menyampaikan pidato saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Qur'an Salafiyah di Demakijo, Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah, Selasa, 30 Oktober 2018. Kunjungan tersebut sebagai ajang silaturahmi dengan umat Islam di Klaten. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Depok - Lead Economist World Bank Indonesia, Vivi Alatas membantah data calon Presiden Prabowo Subianto soal ekonomi masyarakat yang pas-pasan. Menurut Vivi, data yang Prabowo gunakan bukan perhitungan Bank Dunia.

Baca juga:
Sandiaga Tanggapi Pernyataan Prabowo Soal Ekonomi Pas - pasan

"Itu bukan perhitungan kami, saya tidak tahu perhitungan siapa," kata Vivi usai menjadi pembicara di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin, 12 November 2018.

Vivi juga memaparkan data Bank Dunia di Indonesia. Menurut dia, saat ini 22 persen penduduk Indonesia adalah kelas menengah. Adapun 5 persen termasuk kelas atas dan 45 persen kelas menengah yang sudah tidak miskin. Sedangkan penduduk miskin tercatat 9 persen.

Prabowo sebelumnya mengatakan 99 persen masyarakat Indonesia berada pada ekonomi pas-pasan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara deklarasi emak-emak Binangkit relawan Prabowo-Sandi di Pendopo Inna Heritage Hotel Denpasar, Bali, pada akhir Oktober 2018.

Menurut Prabowo, 73 tahun Indonesia merdeka, yang kaya semakin sedikit dan hanya segelintir orang saja. Ia mengatakan bahwa pernyataannya merupakan data fakta yang diakui oleh Bank Dunia.

Pernyataan Prabowo itu menuai reaksi dari banyak pihak. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxtation Analysis atau CITA, Yustinus Prastowo, salah satunya.

Prastowo menyebutkan, kesejahteraan tiap orang dewasa di Indonesia meningkat hampir 4 kali dibanding posisi 2000. "Dan rata-rata wealth (kekayaan) orang dewasa adalah USD 8.920 atau Rp 133 juta/thn (kurs Rp 15.000 per dolar AS) Pas-pasan ya? Pas buat apa sih? @prabowo @Dahnilanzar," kata Prastowo melalui akun Twitter miliknya yakni @prastow yang dikeluarkan pada Rabu, 24 Oktober 2018.

Bantahan Prastowo terhadap pernyataan Prabowo itu didasarkan pada data Global Wealth Report 2018 yang dirilis oleh Credit Suisse. Credit Suisse merupakan salah satu bank investasi dan manajemen investasi terkemuka di dunia yang berasal dari Swiss yang telah ada sejak 1856.

DIAS PRASONGKO

Berita terkait

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

1 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

1 jam lalu

Bamsoet dan Maruarar Gagas Rekonsiliasi Nasional, Akan Pertemukan Anies, Prabowo dan Ganjar

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyebut akan membuat acara rekonsiliasi nasional untuk mempertemukan para calon presiden pada pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

4 jam lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

18 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

21 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

21 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

22 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

1 hari lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

1 hari lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya