TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekitar 700 ribu kepala keluarga (KK) terancam tidak mendapatkan beras murah dari operasi pasar yang dilakukan Bulog. Selain itu, subsidi pupuk juga akan hilang sama sekali bila dana kompensasi atas kenaikan tarif BBM, TDL dan telepon dicabut. Prediksi itu muncul, menyusul hasil rapat konsultasi pemerintah dengan DPR yang menunda kenaikan tarif telepon dan mengkaji ulang kenaikan tarif BBM dan listrik. Kabulog Widjanarko Puspoyo di Jakarta, Kamis (15/1) menyesalkan keputusan itu. Mengingat dampaknya sangat besar. 700 ribu KK bukan jumlah yang sedikit. Jauh lebih besar dari jumlah massa yang demo menolak kenaikan tarif, keluh dia. Karena itu, dia meminta tuntutan pencabutan kenaikan tarif dipikirkan kembali. Menurutnya, yang harus diprioritaskan adalah mensubsidi petani melalui pupuk, bukan mensubsidi orang kaya melalui BBM. Widjanarko menjelaskan, tahun 2003 ini, Bulog menyalurkan dana kompensasi sebesar Rp 500 miliar. Dana tersebut digunakan untuk menekan harga beras dan memberikan subsidi beras pada rakyat miskin melalui operasi pasar murni (OPM). Namun bila dana kompensasi dicabut, maka Bulog akan kehilangan dana Rp 500 miliar itu. Padahal, bagian dana itu telah disalurkan kepada masyarakat. Pekan lalu, Bulog melakukan OPM di empat wilayah DKI yaitu Kramat Jati, Muara Karang, Kemayoran dan Cilincing. Masing-masing KK mendapatkan 20 kilogram beras seharga RP 1000 per kilo. Widjanarko mengatakan Bulog harus mengganti dana yang telah disalurkan itu bila dana kompensasi ditarik. Dana pengganti akan diambilkan dari anggaran Bulog, dari APBN 2003. Total dana APBN dan kompensasi yang diterima Bulog Rp 4,8 trilliun. Bila dana kompensasi ditarik, dana Bulog tinggal Rp 4,3 triliun. Akibatnya, dana untuk mensubsidi masyarakat menjadi berkurang. Karena itu, Bulog akan mengurangi program subsidi OPM. Mungkin jumlah KK nya yang harus dikurangi, kata Widjanarko. Retno Sulistyowati Tempo News Room