Riset Reshuffle Kabinet Bocor, Dirut Bahana Diisukan Dicopot  

Minggu, 16 Juli 2017 | 10:15 WIB
Riset Reshuffle Kabinet Bocor, Dirut Bahana Diisukan Dicopot  
Presiden Joko Widodo didamping Ibu Negara Iriana Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto usai melantik 12 menteri dan Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta, 27 Juli 2016. Perombakan kabinet dilakukan di sejumlah sektor, baik politik, hukum, dan keamanan, ekonomi, maupun kesejahteraan rakyat. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Dwina Septiani Wijaya dikabarkan akan dicopot dari jabatannya oleh Menteri BUMN Rini M. Soemarno karena hasil riset ihwal reshuffle kabinet bocor melalui grup whatsapp. Hasil riset itu atas nama PT Bahana Sekuritas, anak usaha BPUI, dan rekanannya Daiwa Markets.

Dalam riset tersebut, menyebutkan soal perombakan kabinet jilid 3 kemungkinan akan dilakukan Presiden Jokowi. Perombakan kabinet diperkirakan akan memberikan dampak netral cenderung positif terhadap iklim pasar modal di Indonesia. Dwina belum berhasil diwawancarai hingga berita ini diturunkan.

Baca: Reshuffle Kabinet, Tiga Menteri Wanita Jokowi Terancam Diganti

Dalam hasil analisis tersebut, tertulis nama salah satu analis Bahana, Harry Su, sebagai pembuat riset. "Keputusan ini diambil sejalan dengan dukungan NU terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menangani islam radikal dalam negara," tutur Harry Su dalam hasil riset tertulis yang dikeluarkan pada 12 Juli 2017.

Saat Tempo mencoba untuk mengkonfirmasi, Harry Su tak membantah bahwa riset itu memang dibuat oleh dia. Hanya saja, ia menolak telah membuat analisis pergantian kabinet. “Coba baca tulisannya, tidak ada analisis soal reshuffle kabinet dari Bahana,” ucapnya dalam pesan pendek kepada Tempo, Sabtu, 15 Juli 2017.

Hasil riset itu antara lain menyebutkan:

1. Menteri BUMN Rini M Soemarno yang kemungkinan akan menggantikan posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan

2. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kemungkinan akan menggantikan Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kemungkinan juga dapat menggantikan Darmin, atau kembali lagi ke posisinya semula sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang saat ini diduduki oleh Wiranto

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan diperkirakan akan menjadi Menteri BUMN menggantikan posisi Rini M. Soemarno, dan Archandra Tahar yang selama ini menjadi wakil menteri akan naik menggantikan posisi Jonan.

5. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat digantikan oleh Yahya Cholil Stafuq Sekretaris Jenderal Dewan Tertinggi kelompok islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama (NU).

Baca: PDIP Akui Pernah Memberi Catatan ke Jokowi Soal Menteri Rini

Dalam risetnya, Bahana memperkirakan pasar akan berjalan netral cenderung positif meski tak terlalu signifikan. Bahana selanjutnya akan mengajak bicara manajer dana asing tentang upaya nyata pemerintah untuk menormalisasi isu rasial dan agama, termasuk membubarkan kelompok anti pemerintah.

"Dengan asumsi perubahan di atas terwujud, kami yakin perombakan kabinet yang ketiga akan netral dan sedikit positif. Dengan demikian kami mempertahankan target IHSG di 2017 berada di level 6.300," tutur Harry Su.

Saat dikonfirmasi ihwal pencopotan dirinya sebagai direktur utama Bahana akibat hasil riset reshuffle kabinet, Feb menolak berkomentar. "Saya sedang nyetir di jalan tol, nanti ya. Mungkin nanti aja ya, maaf,” kata dia.

DESTRIANITA | VINDRY FLORENTIN



Ralat: Telah dilakukan perbaikan pada Minggu, 16 Juli 2017, pukul 15.54 WIB karena terdapat kekeliruan. Yang santer dikabarkan akan dicopot adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Dwina Septiani Wijaya, bukan Direktur Utama PT Bahana Sekuritas Feb Sumandar. Mohon maaf atas  kekeliruan ini.

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan