TEMPO.CO, Jakarta - Rencana transformasi asuransi Tenaga Kerja Indonesia dari konsorsium asuransi TKI ke BPJS siap dijalankan. “Kami sudah menggelar pertemuan lintas lembaga untuk mempercepat rencana transformasi pengelolaan asuransi TKI dari konsorsium asuransi ke BPJS," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker, Maruli A. Hasoloan, Senin, 22 Mei 2017.
Sebelumnya, dana asuransi TKI dikelola oleh tiga konsorsium, Konsorsium Asuransi Jasindo, Konsorsium Asuransi Astindo, Konsorsium Asuransi Mitra TKI. Saat ini, kementerian dan lembaga terkait tengah mencari bentuk ideal perlindungan TKI yang menyangkut jenis pertanggungan, jaminan sosial dan sistem administrasinya.
"Dalam pertemuan tadi, masing-masing pihak sudah menyatakan kesanggupannya berdasarkan wewenang bidangnya terhadap pengelolaan asuransi TKI. Kami tinggap memformulasikan dalam regulasi kementerian/lembaga", ucapnya.
Berdasarkan Permenakertrans No. 07 Tahun 2010, ada 15 risiko TKI selama penempatan dan purna penempatan yang dilindungi yaitu meninggal dunia, kecelakaan kerja, hilangnya akal budi, sakit, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan/pelecehan seksual, PHK, pemulangan TKI bermasalah dan menghadapi masalah hukum.
Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha menyebutkan, rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyarankan agar asuransi TKI dikelola oleh BPJS sebagai langkah konkrit untuk memperbaiki pengelolaan dana asuransi TKI. “Tata kelolanya harus bagus karena menyangkut perlindungan TKI, serta jumlah dana yang besar. Saya berharap, transformasi ke BPJS itu dapat segera dilaksanakan", harapnya.
“Saat ini TKI dilindungi 13 risiko oleh asuransi konsorsium. Kami akan menyandingkan dengan apa yang akan mereka dapat dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti akan kelihatan bagus mana,” ungkap Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Agus menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan bisa memberi jaminan lebih banyak secara nominal dibanding asuransi konsorsium yang selama ini mengcover TKI. Untuk mewujudkan migrasi tersebut, harus ada payung hukum dari pemerintah.
