TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluhkan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terus menurun di Indonesia. Tahun ini, sejak Januari hingga Oktober, ekspor TPT turun 4,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2015.
"Padahal industri TPT adalah industri padat karya yang mampu menyerap banyak SDM maupun menciptakan lapangan kerja baru baik di sektor distribusi maupun perdagangan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas perihal TPT di Istana Kepresidenan, Selasa, 6 Desember 2016.
Baca: Penurunan Harga Gas Tekan Impor Industri Tekstil
Jokowi melanjutkan bahwa industri TPT tak hanya terus menurun produksi maupun ekspornya, tetapi juga kalah bersaing di pasar global maupun lokal. Di pasar global misalnya, industri TPT Indonesia kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh yang masing-masing menguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pangsa pasar TPT dunia.
Sementara itu, di pasar lokal, industri TPT Indonesia kalah dari serangan produk impor. Padahal, tak semuanya legal karena masuk dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas yang jelas tak berstandar SNI.
Baca: Penurunan Harga Gas Industri Tekstil Terganjal Impor
"Penurunan ini juga sejalan dengan kondisi pasar ekspor TPT di dunia yang terus menurun dari 2,13 persen di Tahun 2001 menjadi 1,56 persen di Tahun 2015," ujar Jokowi.
Jokowi meminta kondisi ini tak dibiarkan. Ia meminta seluruh kementerian terkait mengambil langkah terobosan atau kebijakan dalam mengatasi permasalahan di industri TPT. Kebijakan yang bisa diambil misalnya seperti penurunan harga gas untuk industri karena karena harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT.
Baca: Menperin Dorong Kemandirian Industri Tekstil
Contoh lain bisa berupa mempermudah prosedur import bahan baku produksi TPT yang berorientasi ekspor. Lebih jelasnya, proses-proses importasi bahan baku TPT dibuat lebih sederhana baik secara administrasi maupun birokrasi.
"Saya juga minta dilakukan terobosan dalam negosiasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, termasuk keterlibatan kita dalam perdagangan di berbagai kawasan," ujar Jokowi.
Terakhir Jokowi berkata, terobosan akan percuma tanpa perlindungan hukum. Ia meminta Dirjen Bea Cukai, Kepolisian untuk bersinergi mencegah masuknya import TPT illegal yang menghalangi industri TPT Indonesia berkembang.
ISTMAN MP
