TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan, dalam lima tahun mendatang, 750 ribu pekerja sektor konstruksi sudah bersertifikasi sehingga mendapatkan pengakuan dan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib di Jakarta, Senin, 7 November 2016, mengatakan bahwa untuk 2017 pemerintah menargetkan 200 ribu pekerja konstruksi yang sudah mengantongi sertifikasi.
"Pada 2017 semua kontraktor BUMN harus mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat. BUMN siap 2017 mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat," kata Yusid.
Apabila BUMN masih mempekerjakan tenaga kerja tanpa sertifikasi, harus segera disertifikatkan. Proses sertifikasi juga bisa disinergikan antara pemerintah, BUMN, maupun kontraktor untuk meringankan pembiayaan.
Pada tahap awal, kata Yusid, Kementerian PUPR akan mulai membentuk assessor dan instruktur dari guru-guru sekolah kejuruan maupun dosen-dosen di politeknik.
Dengan begitu, guru dan dosen yang bersertifikasi sebagai assessor bisa langsung menjadi penguji sertifikasi para pekerja konstruksi.
Dari sekitar 7,4 juta pekerja konstruksi di Indonesia, baru 6,5 persen yang memiliki sertifikat. Sertifikasi pekerja konstruksi tersebut diperlukan dalam menghadapi persaingan era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
ANTARA
