TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute For Development of Economics and Finance Enny Sri Hartati menilai, dalam dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pengentasan warga dari kemiskinan mengalami stagnasi. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan masih berada pada angka 28 juta penduduk.
"Hanya turun 500 orang dengan anggaran lebih dari Rp 100 triliun. Untuk mengurangi 500 ribu, dana Rp 100 triliun ini tidak efektif dan sangat mahal," kata Enny saat dihubungi Tempo di Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2016.
Itu pun, kata Enny, dengan garis kemiskinan di bawah US$ 1. "Kalau di bawah 300 ribu, masih jauh dari 1 dolar, padahal benchmark 2 dolar. Itu minimal di atas 700 ribu. Maka 65 juta orang, ini stagnan. Bila dibilang tidak naik, ini stagnan. Ini kemiskinan absolut," tuturnya.
Baca: Larangan Mobil LCGC Jadi Transportasi Online Dikaji Ulang
Bila dilihat dari distribusi pendapatan, kata Enny, yang mengalami kenaikan adalah 10 persen teratas tingkat pendapatan. "Sebanyak 90 persen terjadi penurunan," katanya. Enny menjelaskan, apabila terjadi penurunan kesenjangan, itu bukan disebabkan garis di bawah kemiskinan yang mengalami kenaikan kesejahteraan, melainkan yang berada di atas garis mengalami penurunan.
Enny menambahkan, meski angka kemiskinan turun, itu tidak disertai perbaikan daya beli masyarakat dan pengadaan lapangan kerja. "Mau bikin program apa pun, kalau tidak ada lapangan pekerjaan tersedia, yang turun hanya angka statistik. Orang miskin itu karena tidak ada lapangan pekerjaan."
Simak: Nazaruddin Sebut Agus Martowardojo Terlibat Kasus E-KTP
Sebelumnya, BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang atau sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk nasional. Angka ini berkurang 500 ribu orang dibanding pada September 2015, yang berjumlah 28,51 juta penduduk miskin.
ARKHELAUS W.
