TEMPO.CO, Jakarta - Setelah meresmikan 55 pelabuhan di seluruh Indonesia, Kementerian Perhubungan kembali meresmikan 21 Pelabuhan di Maluku, Senin, 30 Mei 2016. Dalam program implementasi Nawa Cita pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan percepatan dan merampungkan pembangunan Pembangunan fasilitas pelabuhan di 91 pelabuhan di Indonesia dan siap untuk dioperasikan.
Kepala Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat Ditjen Perhubungan Laut Bambang Sutrisna mengungkapkan pembangunan infrastruktur pelabuhan ini telah mengacu sistem pembangunan transportasi yang berorientasi pembangunan secara nasional, lokal dan kewilayahan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan transportasi laut.
“Sebagai tindak lanjut rangkaian kegiatan peresmian 91 infrastruktur pelabuhan tersebut, maka sebanyak 55 pelabuhan telah diresmikan dalam kurun waktu bulan April hingga Juni tahun 2016,” ujarnya.
Adapun dari 91 lokasi pembangunan infrasruktur pelabuhan yang tersebar pada 17 provinsi ini, sebanyak 80 lokasi pelabuhan dibangun di Wilayah Indonesia Timur dan sebanyak 11 pelabuhan dibangun di Wilayah Barat Indonesia. Hal tersebut, lanjutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah timur yang cenderung masih tertinggal dibanding wilayah barat.
Sementara itu, 21 pelabuhan yang diresmikan Kemenhub di Kepulauan Maluku, terdiri dari 8 pelabuhan di Provinsi Maluku, yaitu Pelabuhan Batu Merah, Pelabuhan Upisera, Pelabuhan Lirang, Pelabuhan Seira, Pelabuhan Marsela, Pelabuhan Wolu, Pelabuhan Adault dan Pelabuhan Damar.
Sisanya sebanyak 13 pelabuhan berlokasi di sekitar Maluku Utara a.l. Pelabuhan Babang, Pelabuhan Pigaraja, Pelabuhan Saketa, Pelabuhan Pasipalele, Pelabuhan Wayauwa, Pelabuhan Pelita, Pelabuhan Busua, Pelabuhan Gita, Pelabuhan Kedi, Pelabuhan Subaim, Pelabuhan Buli, Pelabuhan Manitingting dan Pelabuhan Falabisahaya.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono secara simbolis meresmikan 21 pelabuhan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti pada tanggal 30 Mei 2016 di Terminal Penumpang PT Pelabuhan Indonesia IV, Ambon, Maluku yang juga dihadiri oleh Direktur Kenavigasian Ir. Bambang Wiyono, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ir. Sugeng Wibowo, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Ambon Raymond Sianturi, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon Haikal Marasabesi, beserta sejumlah pejabat terkait dan stakeholder.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyampaikan bahwa pengembangan Infrastruktur pelabuhan khususnya di wilayah Timur Indonesia menunjukkan keseriusan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan di wilayah-wilayah timur yang cenderung masih tertinggal sehingga diharapkan dapat menekan disparitas harga antar daerah di seluruh wilayah Indonesia.
“Dengan tercapainya konektivitas daerah-daerah terpencil, terdalam dan terisolir di wilayah kawasan timur Indonesia maka pertumbuhan ekonomi dapat berkembang serta mampu menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri yang memacu pemerataan sosial secara menyeluruh” ujarnya.
