TEMPO.CO, Jakarta - Rencana holding perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara mendapat tanggapan positif dalam rapat terbatas antarkementerian di Kantor Presiden hari ini.
Kendati belum ada arahan teknis ihwal skema holding tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Presiden Joko Widodo mendukung rencana itu. "Arahan masih menyeluruh, yang penting holding untuk efisiensi dan tambahan pendanaan," katanya di Jakarta, Senin, 29 Februari 2016.
Rini menuturkan nantinya diharapkan perusahaan BUMN tidak lagi bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pengerjaan proyek pun nantinya tak melulu berdasarkan spesialisasi perusahaan tertentu.
Menurut Rini, holding BUMN akan dimulai dengan melihat per sektor. Salah satu yang menjadi perhatian utama ialah sektor finansial dan konstruksi jalan. Kementerian, ujar dia, akan mencari skema holding yang tepat, termasuk perlu-tidaknya penggabungan perusahaan (merger).
Baca: Agus Marto Dukung Holding Bank BUMN
Rini mencontohkan, dalam hal aset, tidak sedikit BUMN yang mempunyai jenis aset serupa, misalnya hotel atau rumah sakit. Bila ada kesamaan, tak tertutup kemungkinan aset-aset tersebut dipisahkan sehingga efisiensi bisa ditingkatkan.
Sebagai langkah awal, Kementerian BUMN menilai holding di sektor konstruksi jalan menjadi prioritas utama. Pasalnya, ada banyak proyek jalan tol yang membutuhkan pembiayaan, seperti di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Rini berharap holding konstruksi bisa terealisasi tahun ini, termasuk di sektor pertambangan.
Baca: Analis: Holding BUMN Tambang Belum Dongkrak Kinerja Emiten
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ingin keberadaan BUMN bisa menjadi lokomotif dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, BUMN mesti bisa bersaing dan kuat. "Saya minta roadmap yang jelas. Buat peta jalannya, baik dalam bentuk superholding, holding, maupun dimulai dengan virtual holding," tuturnya.
ADITYA BUDIMAN
