TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kewenangan Badan
Urusan Logistik (Bulog) diperluas dengan diberi wewenang mengatur semua kebutuhan pokok termasuk sayuran.
"Jadi, bukan hanya beras yang diatur Bulog," kata Anggota Komisi Perdagangan dan Industri DPR Edhy Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan pengusaha, YLKI, PLN, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di gedung DPR hari ini.
Sehingga, ujarnya, jika ada gejolak harga seperti saat ini, Bulog bisa
langsung mengambil tindakan. Edhy mendukung langkah
pemerintah yang memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk melakukan
operasi pasar.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu mengatakan
pemerintah memberi keleluasaan Bulog untuk melakukan operasi pasar.
Operasi pasar bisa dilakukan Bulog tanpa patokan kenaikan harga 10
persen dan rekomendasi pemerintah.
Edhy memandang, langkah pemerintah tersebut sudah tepat. "Pemerintah hanya membuat kebijakan, sedangkan Bulog pelaksananya," kata dia.
Menurut Edhy, semestinya Bulog sudah bisa melakukan penilaian langsung
pada kejadian kenaikan harga di suatu daerah, baik dari penyebab
kenaikan maupun tindakannya.
EKA UTAMI APRILIA
