Pemerintah Belum Putuskan Rescheduling Utang 2006

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah belum memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) utang pada 2006 meski utang yang jatuh tempo pada periode itu cukup besar. Pasalnya, dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai strategi manajemen utang akan dilakukan reprofiling (memperpanjang jangka pembayaran).Demikian disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan Mulia Nasution di Departemen Keuangan Jakarta, Rabu (21/12)."Debt management strategy kan sudah ditetapkan oleh menteri keuangan. Di sana kan disebutkan bahwa dalam rangka mengurangi beban utang kita antara lain melakukan reprofiling," jelas Mulia.Pemerintah, lanjutnya akan lebih selektif terhadap hal-hal yang terkait dengan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri. "Kami akan mengupayakan untuk memperoleh pinjaman-pinjaman dengan syarat lunak. Kemudian secara selektif akan menentukan kegiatan yang dibiayai pinjaman luar negeri," katanya.Sebelumnya, Meneg PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzeta mengatakan untuk mengurangi tingginya beban utang luar negeri pihaknya akan melobi negara-negara anggota kreditor Paris Club untuk melakukan rescheduling.Mulia menambahkan, untuk melakukan rescheduling utang, Departemen Keuangan akan membahasnya dengan instansi terkait. "Kami akan koordinasikan dengan instansi terkait. Kami kan satu tim yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Tentunya diharapkan tidak ada perbedaan antara Bappenas, Menteri Keuangan dan instansi lain dalam menggunakan strategi dalam rangka mengurangi beban utang," jelasnya.Pada 2006 utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah sekitar Rp 160 triliun. Untuk mengurangi beban utang itu, pemerintah telah melakukan penukaran utang sebesar Rp 1,2 triliun.suryani ika sari