Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Utama PT Indonesian Satellite Corporation Tbk. (Indosat), Widya Purnama, berjanji akan meminta penjelasan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi perihal munculnya nama Indonesia Communication Limited (ICL) sebagai penandatangan perjanjian pemegang saham antara pemerintah dan Singapore Technologies Telemedia (STT). Janji itu diungkap Widya dan jajarannya saat bertemu Ketua Umum Serikat Pekerja Indosat, Sukur Mulya Maldi, bersama sekitar 1.000 orang karyawan Indosat, di Gedung Indosat, Selasa (24/12). “Mereka akan klarifikasi hari ini juga. Karena mereka juga tidak tahu masalah ini. Mereka hanya tahu sewaktu tandatangan itu, rupanya yang muncul ICL,” ujar Sukur, usai acara. Ia menyebut, masalah yang ingin diklarifikasi adalah masalah kepemilikan saham anak perusahaan STT lainnya, Singapore Telecommunication Telemedia Communication Limited (STTC) di ICL. Seperti ditulis sebelumnya, pada 15 Desember lalu, pemerintah melepas 41,94 persen sahamnya senilai US$ 630 juta, atau sekitar Rp 5,6 triliun, di Indosat kepada STT. Anak perusahaan Temasek yang berpusat di Singapura itu menawar Rp 12.950 per saham mengalahkan saingan terdekatnya Telecom Malaysia yang menawar Rp 12.650 per saham. Namun, belakangan, pada saat penandatangan kesepakatan pemegang saham (shareholders agreement) antara pemerintah dan STT, ternyata yang menandatangani bukanlah dari pihak STT, melainkan anak perusahaannya, ICL. Padahal, sejak awal proses penawaran hingga pengumuman pemenang, nama ICL tidak pernah disebut-sebut, dan juga tidak penah ikut dalam uji tuntas (due diligence). Dalam urusan ini, STT berkilah karena mereka memiliki 100 persen saham ICL, maka mereka boleh menggunakannya sebagai perusahaan kendaraan (vehicle company) untuk membeli Indosat. Kejanggalan penjualan ini, menurut Sukur, semakin tampak ketika beberapa hari lalu, direksi kembali mengakui bahwa ternyata STT tidak memiliki secara langsung saham ICL, melainkan melalui anak perusahannya yang lain yang bernama STTC. Menurut Sukur, dalam diskusi itu, para karyawan menuduh direksi dan pemerintah telah melakukan kebohongan publik. “Dalam diskusi, ada teman saya yang bilang, ‘Dalam proses pengadaan di Indosat saja, kalau pada awalnya yang ikut tender itu A, yang tandatangan B, itu bisa digugurkan,’” katanya, menggambarkan jalannya pertemuan tersebut. Sukur menambahkan, permasalahan ICL ini hanyalah salah satu celah yang dipakai karyawan untuk membatalkan penjualan Indosat. “Artinya, nanti kalau sudah dibatalkan, kita akan bicara pada pemerintah supaya jangan dijual. Kalau mau dijual, jual ke publik melalui bursa,” papar Sukur, sembari menyebut pada prinsipnya karyawan ingin pemerintah tetap menjadi pemegang saham mayoritas. Berkait dengan aksi unjuk rasa karyawan yang sudah berlangsung dua hari terakhir, dan rencana mogok nasional mulai 27 Desember, Sukur menyatakan direksi tidak keberatan dengan aksi unjuk rasa karyawan. Tapi, direksi merasa keberatan dengan rencana mogok kerja tersebut. “Kami malah meminta direksi ikut mendukung, seperti pemogokan massal mitra kerjasama operasi IV yang didukung direksi dan membuat pembelian dibatalkan,” kata dia. Seperti diketahui, awal tahun ini, Indosat sempat ingin membeli seluruh saham Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGTI), yang merupakan mitra kerjasama operasi IV Telkom. Namun, rencana ini ditentang karyawan dan direksi MGTI dengan melakukan aksi pemogokan. Akhirnya, Indosat mengurungkan niatnya membeli perusahaan tersebut. Meski tidak didukung direksi, Sukur dan kawan-kawan tetap bertekad melakukan mogok kerja. Ia berjanji gerbang internasional tidak akan ditutup, sebab yang ditutup hanya pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelanggan, seperti permintaan pelanggan baru dan keluhan. “Kami tidak ingin jadi sumber kekesalan masyarakat,” katanya. (Ucok Ritonga-Tempo News Room)
Iklan
