Kemenhub dan BI Sepakat Pemakaian Satu Kartu untuk Angkutan Umum  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ratusan kendaraan terjebak kemacetan lalu lintas di jalan tol dalam kota akibat proyek pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) tahap pekerjaan bentang panjang atau longspan, di ruas jalan Cawang - M.T. Haryono, Jakarta, 22 Mei 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Ratusan kendaraan terjebak kemacetan lalu lintas di jalan tol dalam kota akibat proyek pembangunan kereta api ringan atau light rail transit (LRT) tahap pekerjaan bentang panjang atau longspan, di ruas jalan Cawang - M.T. Haryono, Jakarta, 22 Mei 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan dan Bank Indonesia bakal mengintegrasikan sistem pembayaran angkutan umum untuk kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Nantinya, pembayaran angkutan umum di Jabodetabek dapat dilakukan dengan hanya satu kartu untuk semua moda.

    Baca juga: Djarot Minta Maaf Jumlah Kendaraan di Jakarta Makin Banyak

    Selama ini, sistem pembayaran moda transportasi di Jabodetabek belum terintegrasi dan beberapa masih dilakukan secara manual. Selain bisa mempercepat pembayaran, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan sistem itu bisa menjadi basis data untuk mengetahui angka pergerakan penumpang angkutan umum. Data tersebut, kata Budi, dapat diolah menjadi angka kebutuhan angkutan umum di suatu wilayah.

    "Sistem pembayaran ini tentu menjadi solusi dan pasti memberikan suatu basis yang baik. Kita akan mendapatkan data yang akurat terkait dengan jumlah pergerakan, dari mana, dan ke mana. Sehingga kita dapat menganalisis secara lebih cermat daerah mana saja yang harus diperbaiki,” ujar dia dalam keterangannya, Rabu, 6 September 2017.

    Sistem pembayaran elektronik satu kartu, menurut Budi, dapat mempermudah para operator transportasi dalam mengumpulkan pendapatan. “Pengumpulan pendapatan akan cashless sehingga tidak ada yang tercecer,” ucapnya. Dia mengusulkan penerapan itu dilakukan pada semua operator transportasi. Karena itu, Budi meminta dukungan dari semua pihak di sektor transportasi, termasuk bank-bank penyedia layanan sistem ini.

    Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menjelaskan, sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu ini bakal berlaku tidak hanya untuk pembayaran angkutan umum, tapi juga pembayaran fasilitas lain. “Termasuk perparkiran, nanti rencananya akan ada electronic route pricing,” tuturnya. Hal itu juga sejalan dengan rencana pemberlakuan pembayaran nontunai pada seluruh ruas jalan tol di Indonesia yang akan diberlakukan pada 31 Oktober 2017.

    Gubernur Provinsi DKI Djarot Saiful Hidayat menyatakan dukungannya terkait dengan pemberlakuan sistem pembayaran elektronik satu kartu untuk angkutan umum se-Jabodetabek. Dia berharap hal itu dapat menambah minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Dengan begitu, kemacetan di Ibu Kota diharapkan bisa berkurang.

    "Data dari Badan Pusat Statistik 2015, jumlah sepeda motor di Jakarta 13,9 juta dan mobil 3,5 juta. Artinya, jumlah kendaraan di Jakarta melebihi jumlah penduduk 10,1 juta jiwa. Kalau ini dibiarkan, kita bisa membayangkan 2-3 tahun ke depan Jakarta langsung stuck macet,” kata Djarot.

    CAESAR AKBAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.