Freeport Indonesia Memilih Berstatus IUPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja

    Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, 19 September 2015. Pengurangan bea keluar tersebut lantaran kemajuan pembangunan fasilitas smelter Gresik yang sudah mencapai 11 persen. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.COJakarta - PT Freeport Indonesia memilih berstatus lampiran izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Dengan demikian, perusahaan tambang itu tidak akan kembali lagi ke kontrak karya (KK). 

    Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjelaskan detail mengenai jenis pajak dan lain-lain akan dimasukkan ke lampiran IUPK Freeport Indonesia. Artinya, Freeport Indonesia akan berstatus IUPK. Sebelumnya, Freeport bisa memilih kembali ke KK dengan segala keistimewaannya jika tidak sepakat dengan empat poin perundingan.

    Empat hal utama yang dirundingkan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia itu adalah kelanjutan operasi setelah kontrak karya berakhir, kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter. Selain itu, kewajiban melepas saham kepada pihak nasional atau divestasi serta ketentuan fiskal.

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, memastikan pendapatan negara dari sektor pertambangan, khususnya dari pengoperasian PT Freeport Indonesia, akan naik setelah adanya perundingan. Hal ini didasari ketentuan umum ihwal penerimaan negara dari sektor pertambangan yang telah diatur dalam peraturan pemerintah.

    BacaDivestasi Freeport, BPJS Ketenagakerjaan Ditawari Investasi

    Konferensi pers tentang perundingan pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia dimulai di kantor pusat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral hari ini, Selasa, 29 Agustus 2017, pukul 10.00. Adapun konferensi pers tersebut dihadiri CEO Freeport McMoran, Richard C. Adkerson, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Menteri Energi Bidang Komunikasi Hadi Djuraid.

    BISNIS



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.