OTT di Kemenhub, Budi Karya: Kami Akan Pelototi Proyek  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan media pasca rapat koordinasi penyelesaian proyek LRT di Kemenko Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Aghniadi

    Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjawab pertanyaan media pasca rapat koordinasi penyelesaian proyek LRT di Kemenko Kemaritiman, Menteng, Jakarta Pusat, 31 Juli 2017. Aghniadi

    TEMPO.COSurakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku sangat kaget dengan tertangkapnya Direktur Jenderal Hubungan Laut Tonny Budiono dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berjanji akan memperketat pengawasan proyek-proyek yang berada di bawah kementeriannya.

    "Mulai sekarang kami akan memelototi proyek-proyek. Selama ini kami memang lebih berfokus pada pengawasan fungsi," kata Budi di Surakarta, Jumat, 25 Agustus 2017. Pihaknya mengawasi fungsi-fungsi fasilitas pelayanan umum, seperti bandar udara, pelabuhan, dan terminal.

    Dia mengakui kondisi itu membuat pengawasan terhadap proyek-proyek yang berjalan menjadi kurang maksimal. "Kejadian ini menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat pengawasan," katanya.

    Meski demikian, Budi yakin semua prosedur lelang proyek di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sudah sesuai dengan peraturan. Proses lelang juga dilakukan dengan lelang elektronik.

    Sedangkan uang senilai lebih dari Rp 20 miliar yang ditemukan penyidik, menurut Budi, bukan suap untuk mendapatkan tender. "Uang terima kasih tapi kakehan (kebanyakan)," katanya.

    Dalam operasi tangkap tangan kali ini KPK menetapkan Tonny sebagai tersangka terkait dengan pengerjaan pengerukan Pelabuhan di Tanjung Mas, Semarang. Ia diduga menerima suap dari Adiputra Kurniawan selaku Komisaris PT Adhiguna Keruktama.

    Dari operasi tangkap tangan tersebut, penyidik menemukan empat kartu ATM berisi uang. Salah satunya kartu ATM Mandiri berisi uang Rp 1,174 miliar. Sehingga total temuan yang sudah bisa dihitung hingga saat ini Rp 20,74 miliar.

    AHMAD RAFIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.