RKP 2018: Pemerintah Akan Optimalkan Peran 3 Sektor Prioritas Ini  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dalam wawancara di kantornya, Menteng, Jakarta, 26 Mei 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro, dalam wawancara di kantornya, Menteng, Jakarta, 26 Mei 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan meningkatkan peranan tiga sektor prioritas dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga sektor tersebut adalah industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian.

    Baca: 2018, Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,1 Persen

    Ketiga sektor prioritas yang akan dikembangkan peranannya tersebut masuk ke dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Dalam wawancara dengan Bisnis beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata menjadi sektor yang akan didorong pengembangannya. Bahkan pemerintah telah menetapkan manufaktur sebagai tumpuan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Visi 100 Tahun Kemerdekaan Indonesia.

    Menteri PPN mengatakan pemerintah telah berkomitmen kembali fokus mengembangkan industri pengolahan karena negara ini tidak bisa terus tergantung pada harga komoditas yang cenderung fluktuatif.

    "Dengan harga yang fluktuatif, ekonomi juga berisiko fluktuatif. Ekonomi fluktuatif tidak baik bagi masyarakatnya. Kestabilan itu bisa dicapai jika kita mendorong sektor manufaktur dan jasa," ucapnya.

    Saat ini, sektor utama yang paling berperan dalam perekonomian Indonesia adalah industri pengolahan, terutama nonmigas, pertanian, informasi dan komunikasi, konstruksi, perdagangan, serta jasa keuangan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Perpres Investasi Miras

    Pemerintah terbitkan perpres investasi miras, singkat dan minuman keras. Beleid itu membuka investasi industri minuman beralkohol di sejumlah daerah.