Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Naduk Batal Jadi Pulau Khusus Karantina Ternak, Ini Alasannya

Editor

Setiawan

image-gnews
Dokter Hewan Dinas Badan Karantina Pertanian memeriksa kesehatan sapi Asal Nusa Tenggara Timur saat kedatangan perdana Kapal Pengangkut Ternak KM Camara Nusantara1 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Subekti
Dokter Hewan Dinas Badan Karantina Pertanian memeriksa kesehatan sapi Asal Nusa Tenggara Timur saat kedatangan perdana Kapal Pengangkut Ternak KM Camara Nusantara1 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 Desember 2015. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian menilai Pulau Naduk, Bangka Belitung, tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dijadikan pulau khusus karantina ternak.

Baca: Tata Niaga Singkong Ditargetkan Rampung Bulan Depan

“Ternyata lahan lokasi di Pulau Naduk tidak layak untuk membangun karantina,” ujar Kepala Badan Karantina Kementerian Pertanian Banun Harpini di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2017.

Menurut Banun, setelah dilakukan survei, lokasi tersebut berada di cekungan sehingga maksimal hanya 15 hingga 80 sentimeter di atas permukaan laut. Bahkan, saat sedang dilakukan pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), pulau itu terendam karena rob.

“Dengan kondisi itu, tidak mungkin bila suatu saat ada sapi yang dipelihara karena harus menanam rumput untuk pakan sapi," ucap Banun. 

Belum lagi, ujar Banun, lokasi itu juga merupakan habitat satwa buaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Lingkungan Hidup, apabila akan melakukan pembangunan di habitat satwa lain, harus ada penggantinya di lokasi lain. “Harus bikin habitat baru lagi untuk buaya,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Banun, untuk langkah selanjutnya, Badan Karantina akan menyerahkan kembali rencana itu kepada pemerintah. Sebab, rencana peraturan pemerintah (RPP) yang akan menjadi payung hukum proyek itu belum terbit. 

Baca: Menteri Amran: Toko Tani Indonesia Beroperasi sampai H-2 Lebaran

“Kalaupun mencari lokasi baru, harus menjadi program nasional, karena butuh keterlibatan banyak pihak dan investasi yang besar,” ucap Banun.

CAESAR AKBAR|SETIAWAN ADIWIJAYA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dewas KPK Sudah Kirimkan Catatan Etik Nurul Ghufron ke Pansel Capim KPK

1 hari lalu

Terperiksa Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan pelanggaran etik, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 6 September 2024. Majelis sidang etik Dewan Pengawas KPK menjatuhkan putusan pemberian sanksi sedang berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatan dan pemotongan gaji sebesar 20 persen selama 6 bulan terhadap terperiksa Nurul Gufron, dinilai melakukan pelanggaran etik berat dan pedoman perilaku, terkait laporan atas dugaan pelanggaran etik penyalahgunaan wewenang dan jabatan menghubungi Sekretaris Jenderal merangkap Plt. Inspektur Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono, untuk membantu pengurusan mutasi pegawai Aparatur Sipil Negeri Andi Dwi Mandasari di Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Dewas KPK Sudah Kirimkan Catatan Etik Nurul Ghufron ke Pansel Capim KPK

Dewas KPK menyatakan catatan etik Nurul Ghufron sudah mereka kirimkan ke Pansel Capim KPK sebelum mereka membacakan putusan sidang etik.


Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

1 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.


Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

11 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Kementan Minta Tambahan Anggaran Rp 68 Triliun, Ekonom Indef: Tidak Rasional di Kondisi Fiskal yang Sulit

Ekonom Indef mengkritik sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang meminta tambahan anggaran Rp 68 triliun di tengah kondisi fiskal yang sulit.


Badan Gizi Nasional untuk Sementara Berkantor di Kompleks Kementan, Dibantu Kepala Bapanas

12 hari lalu

Dadan Hindayana saat dilantik menjadi Kepala Badan Gizi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin 19 Agustus 2024. TEMPO/Subekti
Badan Gizi Nasional untuk Sementara Berkantor di Kompleks Kementan, Dibantu Kepala Bapanas

Badan Gizi Nasional untuk sementara berkantor di Kementerian Pertanian. Kepala Bapanas diminta membantu lembaga tersebut


Daftar Formasi CPNS Kementan 2024 untuk Lulusan SMK hingga S2

18 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Daftar Formasi CPNS Kementan 2024 untuk Lulusan SMK hingga S2

Deretan formasi CPNS Kementan 2024 untuk lulusan SMK, D3, D4, S1, dan S2


KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Mesin X-Ray di Badan Karantina Kementan

22 hari lalu

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, memberikan keterangan kepada awak media. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Mesin X-Ray di Badan Karantina Kementan

KPK kembali melakukan penyidikan di Kementan, kali ini kasus dugaan korupsi pengadaan X-ray di badan Karantina periode 2021.


Kementerian Pertanian Targetkan 3 Juta Hektare Sawah di Pemerintahan Prabowo

22 hari lalu

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, saat tiba di gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, dalam acara serah terima jabatan. Politikus Gerindra ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian hingga masa jabatan 2024 berakhir pada Oktober mendatang, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat Harvic Hasnul Qolbi. TEMPO/Nandito Putra
Kementerian Pertanian Targetkan 3 Juta Hektare Sawah di Pemerintahan Prabowo

Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pembukaan 3 juta hektare sawah di pemerintahan Prabowo-Gibran.


Ajukan Banding, KPK Minta Syahrul Yasin Limpo Tetap Bayar Rp 44,2 Miliar dan USD 30 Ribu

32 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Ajukan Banding, KPK Minta Syahrul Yasin Limpo Tetap Bayar Rp 44,2 Miliar dan USD 30 Ribu

Jaksa KPK menyebut sikap Syahrul Yasin Limpo selama persidangan terlihat tidak berterus terang dan berbelit-belit, serta tidak gentle.


Kementerian Pertanian Sebut Kelaparan Serius sedang Terjadi di 59 Negara di Dunia

38 hari lalu

Sejumlah warga membawa bahan makanan yang diturunkan dari pesawat terbang di Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis, 26 Oktober 2023. BNPB akan mendistribusikan bantuan berupa beras 20 ton, makanan siap saji 10.000 paket dalam penanganan dampak bencana tanah longsor dan bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. ANTARA FOTO/HO/Humas BNPB
Kementerian Pertanian Sebut Kelaparan Serius sedang Terjadi di 59 Negara di Dunia

Saat ini ada 59 negara kelaparan serius dan 900 juta penduduk di dunia mengalami kelaparan.


Kementan, FAO dan USAID Memulai Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi

44 hari lalu

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan FAO dan USAID mengumumkan dimulainya program penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada 25 Juli 2024. Sumber: dokumen FAO
Kementan, FAO dan USAID Memulai Program Penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi

Program penerapan Standar Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Sukabumi ditujukan untuk meningkatkan praktik manajemen kesehatan hewan dan manusia