Pertukaran Data Pajak, Sekretaris Kabinet: Yang Tak Dukung Mungkin Ketakutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Kabinet Pramono Anung membacakan puisi dalam  Pesta Rakyat Hari Pahlawan yang digelar Tempo  dan BI di Museum Bank Indonesia, Kamis, 10 November 2016. (Tempochannel.com)

    Sekretaris Kabinet Pramono Anung membacakan puisi dalam Pesta Rakyat Hari Pahlawan yang digelar Tempo dan BI di Museum Bank Indonesia, Kamis, 10 November 2016. (Tempochannel.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Istana Kepresidenan angkat suara perihal telah terbitnya aturan baru mengenai akses data nasabah perbankan untuk kebutuhan perpajakan atau AEOI (automatic exchange of information).

    Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, penerbitan aturan berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tersebut tak terhindarkan.

    "Karena sudah jadi kesepakatan dunia perihal keterbukaan akses perbankan untuk perpajakan. Perpu itu pada 8 Mei sudah diundangkan," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Rabu, 17 Mei 2017.

    Baca: Sri Mulyani: Draft Perpu Pertukaran Data Pajak di Meja Presiden

    Pramono mengatakan pemerintah akan mengambil langkah lebih lanjut atas penerbitan aturan baru itu. Salah satunya koordinasi antarbadan keuangan Indonesia, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

    Baca: Perppu AEoI Terbit, Ditjen Pajak Berhak Akses Data Keuangan

    Selain itu, Pramono menuturkan pemerintah akan melobi anggota atau fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang menolak aturan tersebut. Hal itu, kata ia, tak terhindarkan mengingat sidang paripurna DPR akan digelar Jumat mendatang dan pasti akan menyinggung perpu tersebut.

    "Aturan sudah disampaikan sebagai bagian dari pengumuman dalam lembaran dan diundangkan," ujar Pramono.

    Terakhir, Pramono menyatakan aturan baru ini akan bermanfaat bagi bangsa dan negara, apalagi untuk dunia usaha. Karena itu, ia yakin aturan AEOI ini akan didukung. "Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena terlalu banyak yang disimpan," katanya.

    ISTMAN M.P.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.