TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengaku turut andil dalam reforma agraria.
Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kemendes PDTT Ahmad Erani Yustika mengatakan, setidaknya sudah ada 600 ribu hektare lahan yang siap dieksekusi untuk transmigrasi.
BACA JUGA :
“Ada 600 ribu lahan yang siap dieksekusi dan diberikan kepada transmigran, baik lokal atau Jawa, tapi transmigran asal Jawa sekarang semakin sedikit, yang banyak lokal,” ungkapnya, Jumat, 5 Mei 2017.
Erani mengatakan, sebagian besar lahan tersebut ada di Kalimantan.
“Di Kalimantan ada, selain itu saya tidak ingat dimana saja, banyak,” ujarnya.
Kendati turut andil dalam program reforma agraria, Erani mengatakan Kemendes PDTT hanya turut andil di hilir dan bukan di hulu.
“Jadi jangkar adalah KSP di kantor staf presiden, yang jadi tulang punggung adalah ATR. Kedua adalah Kementerian KLH. Kalau ATR untuk urusan lahan memiliki lahan secara lengkap untuk yang miliki otoritas itu ada di ATR,”jelasnya.
Program reforma agraria bertujuan untuk pembagian lahan kepada petani, juga akan fokus pada pengambangan hutan sosial.
“Sebanyak 40 persen dari 74.910 desa itu adalah desa hutan. Setelah itu, ada desa pertambangan dan seterusnya dalam jumlah yang lebih kecil. Itu ada perhutanan sosial di KLH,” tuturnya.
Program ini pun diharapkan dapat berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat dengan catatan agar lahan yang diberikan tidak disalahgunakan.
