Kemenperin: Pemerintah Berdayakan IKM dari Pinggiran Indonesia

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo melihat hasil kerajinan tembaga saat peluncuran fasilitas kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, 30 Januari 2017. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo melihat hasil kerajinan tembaga saat peluncuran fasilitas kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, 30 Januari 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan pemerintah akan memberdayakan IKM dari pinggiran Indonesia.

    "Pemberdayaan IKM dari pinggiran Indonesia merupakan target dari Presiden Joko Widodo," kata Gati usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Penyusunan Program Pemberdayaan IKM tahun 2018 di Manado, Rabu, 3 Mei 2017.

    Gati mengatakan Presiden Joko Widodo, tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya di satu wilayah tertentu, namun harus dari pinggiran.

    "Pemerintah ingin ekonomi harus merata sehingga dampaknya cukup kuat mempertahankan perekonomian baik di daerah maupun masional," katanya.

    Dia menjelaskan salah satu program prioritas pemerintah saat ini adalah terkait upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan akan memberi perhatian besar pada program pemerataan.

    Meskipun telah terdapat penurunan Rasio Gini dari 0.41 pada Maret 2015 menjadi 0.39 pada Maret 2016, perbaikan indikator tersebut dirasa masih perlu ditingkatkan, sehingga selanjutnya pemerintah akan berfokus pada program pemerataan untuk menurunkan angka kesenjangan baik wilayah maupun kesenjangan kekayaan.

    Dalam kaitannya dengan program pemerataan, industri Kecil dan menengah dapat menjadi penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

    Pengembangan industri kecil dan menengah memiliki potensi yang besar untuk mengurangi kesenjangan kekayaan, dimana sektor ini mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat yaitu tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan.

    Lahirnya UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian dapat memberikan landasan yang cukup kuat bagi terlaksananya pengembangan industri nasional termasuk di dalamnya pemberdayaan industri utamanya dalam pembangunan serta pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan diharapkan dapat mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk ekspor.

    Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut) Jenny Karouw mengatakan pihaknya berterima kasih karena Kementerian Perindustrian memilih Kota Manado sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakornas IKM.

    "Saya harap kegiatan ini mampu memberikan dampak yang besar bagi IKM di Sulut maupun Indonesia," kata Jenny.

    Peserta Rakornas seluruh Disperindag di 34 provinsi di Indonesia dan 15 kabupaten dan kota di Sulut.

    Rakornas IKM 2018 dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.