Soal Sawit, Enggar: Deforestasi Tak Beda dengan Vegetabel Oil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melakukan sidak ke pasar ritel modern untuk memastikan harga eceran tertinggi di Carefour Dutamerlin, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Richard Andika

    Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita melakukan sidak ke pasar ritel modern untuk memastikan harga eceran tertinggi di Carefour Dutamerlin, Jakarta, 12 April 2017. TEMPO/Richard Andika

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan sudah menyampaikan secara lisan dan tertulis bahwa pemerintah Indonesia keberatan atas Resolusi Parlemen Uni Eropa terhadap sawit Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah melalukan sustainable seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) System.

    "Ini akan ganggu perjanjian kita dengan Eropa kalau hal-hal seperti ini didiamkan, kita sekarang juga sampaikan ini menyangkut sekian banyak petani, sekian banyak industri kecil," kata Enggar usai sidak harga ritel di Sarinah, Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

    Baca: Menteri LHK: Tuduhan Eropa Soal Sawit Keji dan Menghina Indonesia

    Enggar mengatakan, jika parlemen Eropa menilai persawitan di Indonesia masih menciptakan banyak masalah seperti deforestasi, tak ada bedanya sawit dengan minyak nabati lain dan vegetable oil di Eropa.

    "Karena itu pasti dimulai dengan digundulkan dulu sebelum ditanam, apakah enggak ada double standard di sana, apakah tidak ada kepentingan dagang di sana? Disalurkan melalui Parlemen Eropa, ini yang saya sampaikan protes," kata Enggar.

    Simak: Diserang Eropa Soal Lingkungan, Negara Penghasil Sawit Protes

    Ia mencontohkan di Manila, Filipina, palm oil di sana tidak ada bedanya dengan Airbus di Prancis. Menurutnya, jika terjadi retaliation ini merupakan perang dagang.

    "Eropa minta jangan perang dagang, tapi Eropa memulai ini, benar-benar ingatkan pada parlemen Eropa, kalau mau benar-benar dagang tanpa double standard, kami sudah mulai dengan ISPO. Kayu pun mereka terapkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) tapi tidak semua," ucapnya.

    RICHARD ANDIKA | WAWAN PRIYANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Permohonan Pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji 2020

    Pemerintah membatalkan perjalanan jamaah haji 2020. Ada mekanisme untuk mengajukan pengembalian setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji.