TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengomentari isu mengenai wacana sejumlah jabatan direktur utama badan usaha milik negara (BUMN) bakal diisi oleh orang asing dari negara barat.
Menurut Wapres, rencana tersebut harus dipelajari lebih lanjut dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku.
Baca: Jokowi Diminta Serius Atasi Ketimpangan Ekonomi
"Mereka [Kementerian BUMN] kan punya UU. Saya tidak tahu ketentuan UU-nya boleh atau tidak, tapi kalau [orang asing] menjadi Dirut BUMN harus dipelajari dulu UU-nya,” katanya di Kantor Wakil Presiden, Jumat 20 Januari 2017 seperti dikutip dari Bisnis.com
Kalla mengatakan pemerintah akan mendukung kebijakan untuk meningkatkan kinerja BUMN meski tidak harus menjadi dirut.
Menurut Kalla, orang asing juga bisa dijadikan advisor atau konsultan oleh BUMN dalam rangka meningkatkan performa perusahaan pelat merah.
Simak: OJK: Ada 80 Entitas Investasi Tak Berizin di 2016
Dalam beberapa minggu terakhir, beredar isu bahwa pemerintah akan menunjuk 3-4 orang “bule” untuk mengisi posisi sejumlah BUMN.
