TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan tujuh inisiatif strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah sepanjang tahun ini. “Hal itu untuk mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 14 Januari 2017.
Muliaman menjelaskan, inisiatif pertama adalah optimalisasi program kerja yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah, dan Bank Indonesia, antara lain program Lakupandai, Simpanan Pelajar, Jaring, asuransi pertanian dan ternak, asuransi nelayan, penjaminan kredit UMKM, serta pembiayaan lain.
Baca Juga: OJK Dukung Layanan Fintech Peer to Peer Lending
Inisiatif kedua adalah memperluas program kredit usaha rakyat (KUR) yang selama ini lebih banyak disalurkan untuk sektor perdagangan sebesar 66,8 persen dan masih berfokus di Pulau Jawa akan lebih terarah ke sektor-sektor produktif serta menyebar ke berbagai daerah melalui perluasan pihak-pihak yang dapat menyalurkannya.
Ketiga, memperluas dan lebih mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Saat ini, OJK telah membentuk 45 TPAKD di seluruh Indonesia, baik di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi. “Tahun ini, OJK akan meresmikan 41 TPAKD: 6 TPAKD di tingkat provinsi dan 35 TPAKD di tingkat kabupaten/kota.”
Keempat, pengembangan model pembiayaan financial technology (fintech) untuk memperluas akses keuangan. OJK pun telah menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending.
Baca: Gandeng Jerman & Singapura, Malang Segera Bangun Monorel
Kelima, mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit sektor-sektor yang produktif dan menggali potensi penyaluran kredit ke berbagai daerah yang potensial tapi terbatas akses keuangannya. OJK memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2017 sebesar 9-11 persen. “Beberapa sektor ekonomi yang diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan adalah perdagangan, industri pengolahan, pertanian, dan real estate.”
Keenam, OJK ingin mengoptimalkan peran bank pembangunan daerah (BPD). Muliaman menuturkan sebagian besar exposure kredit BPD masih didominasi kredit konsumsi. Adapun total seluruh aset BPD saat ini mencapai Rp 525 triliun. “Ini perannya sangat signifikan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah,” ucapnya. OJK pun mendorong kerja sama antara BPD dan bank-bank BUMN serta perusahaan penjaminan daerah untuk meningkatkan kapasitas BPD.
Ketujuh, meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang. Muliaman berujar, pihaknya menargetkan 21 emiten baru melakukan penawaran umum perdana (IPO) dan 60 emiten existing melakukan fund raising pada 2017. “Total nilai penawaran umum kami perkirakan lebih tinggi padadari tahun lalu,” katanya.
Simak: Indonesia Diramalkan Masih Impor Gula Konsumsi hingga 2019
OJK telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mendukung hal itu, antara lain menyederhanakan dan mempermudah proses penawaran umum melalui electronic registration. Dengan begitu, berbagai perusahaan, khususnya perusahaan daerah dan UMKM, lebih mudah memperoleh pembiayaan dari pasar modal.
GHOIDA RAHMAH
