Tunggakan Pajak Perusahaan di Bursa Capai Rp 4,94 Triliun  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan

    Bursa Efek Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan ada tunggakan pajak dari 727 perusahaan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) senilai Rp 4,94 triliun. Namun, dari total 727 perusahaan, baru 210 perusahaan yang ikut amnesti pajak.

    Haniv mengatakan 727 perusahaan tersebut menyumbang Rp 28,3 triliun terhadap total penerimaan pajak. "Sebanyak Rp 26 triliun di antaranya berasal dari emiten," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 23 November 2016.

    Dari total perusahaan itu, Haniv mengatakan sebanyak 418 perusahaan merupakan emiten. Jumlahnya 32 persen dari total emiten dan 18,7 persen dari total wajib pajak terdaftar. Perusahaan lain merupakan manajer investasi, yaitu sebanyak 168 perusahaan dan 141 perantara pedagang efek. 

    Haniv berharap penunggak pajak tersebut bisa ikut amnesti. Ia pun mengundang 75 emiten untuk sosialisasi amnesti. Selain perusahaan, ia juga menyasar direksi, komisaris, dan pemegang saham.

    Secara keseluruhan, penerimaan pajak hingga 21 November 2016 sudah mencapai Rp 932,8 triliun. Angka ini sekitar 68,83 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun. 

    Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jumlahnya meningkat dari Rp 841 triliun atau 65 persen dari target. "Untuk pajak non-PPh Migas, realisasinya sudah 68,34 persen," ujar Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal. Nilainya tercatat sebesar Rp 901,2 triliun. Tahun lalu, realisasinya mencapai Rp 794,63 atau 63,84 persen.

    Yon mengatakan pertumbuhan perpajakan secara total tahun ini tumbuh 10,88 persen dibandingkan tahun lalu. Sedangkan pertumbuhan tanpa PPh Migas mencapai 13,42 persen.

    Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugasteadi sebelumnya menyatakan tak akan puas dengan hasil realisasi sebelum 2016 berakhir. Ken mengaku masih dihantui kurangnya realisasi dari target penerimaan. Realisasi penerimaan pajak masih kurang sekitar 500 triliun dari target. Padahal hanya tinggal satu bulan lagi hingga 2016 berakhir.

    VINDRY FLORENTIN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Daftar Lengkap Harga Mobil Toyota Tanpa PPnBM, dari Avanza hingga Vios

    Relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mobil berlaku pada 1 Maret 2021. Terdapat sejumlah model mobil Toyoto yang mendapat diskon pajak.