Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Heboh Isu Rush Money di Perbankan, Siapa yang Bermain?  

image-gnews
Ilustrasi mata uang rupiah . REUTERS/Beawiharta
Ilustrasi mata uang rupiah . REUTERS/Beawiharta
Iklan

TEMPO.CO, YogyakartaEkonom yang juga mantan Rektor Universitas Islam Indonesia, Edy Suwandi Hamid, menanggapi soal rush money atau penarikan uang secara besar-besaran"Itu dilontarkan oleh segelintir orang untuk keperluan pribadi dengan memanfaatkan keresahan masyarakat," kata Edy, Selasa, 22 November 2016. 

Di media sosial maupun di pesan melalui WhatsApp, BlackBerry Messenger, dan jaringan media sosial lainnya, beredar ajakan untuk menarik uang dari tabungan bank secara serentak pada 25 November 2016. Tujuannya biar ada efek negatif dalam perbankan yang bisa mempengaruhi ekonomi. 

Simak Pula
Di Istana, Romahurmuziy Dapat Info Intelijen Soal Demo 212
Timnas Indonesia Lawan Filipina, Ini Prediksi Ketua PSSI

Edy mengatakan, secara  fundamental, rush money tidak akan terjadi di Indonesia. Sebab, ujar dia, perbankan juga masih sangat kuat. Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun terakhir, nilai dolar Amerika Serikat terhadap rupiah relatif stabil, meski pertumbuhan ekonomi di bawah perkiraan.

Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pusat ini mengatakan hal yang justru membuat benang kusut adalah pernyataan aparat kepolisian yang akan menangkap akun penyebar rush money. "Kalau punya bukti kuat, silakan tangkap, jangan buat keresahan dan berwacana," ujarnya.

Menurut Edy, isu penarikan uang besar-besaran tersebut erat kaitannya dengan politik. Dengan demikian, ia yakin tak akan berpengaruh terhadap perbankan di Indonesia. Masyarakat, kata dia, akan lebih tenang jika tidak ada gejolak dalam politik yang mempengaruhi ekonomi.

Baca Pula
Ngeri, Puluhan Mobil Tabrakan, Belasan Korban Tewas
Ridwan Kamil Unggah Foto Remaja Merokok, Deddy Mizwar Heran

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan polisi menyelidiki penyebar isu rush money. Melalui unit cyber, polisi akan cari siapa penyebar isu itu. "Kami akan tangkap," tutur Tito seusai seminar soal kebinekaan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Sabtu, 19 November. 

Informasi yang beredar, rush money digaungkan menjelang demonstrasi susulan atas kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Soal perkembangan penyelidikan, Tito enggan menjelaskan. "Kalau dijelaskan ke ruang publik, bisa tahu nanti," ucapnya.  

Isu rush money itu, menurut Tito, sengaja diembuskan untuk mengganggu ekonomi Indonesia. Karena itu, masyarakat jangan sampai terpengaruh isu itu. "Isu itu hoax, tidak betul ada rush money," katanya.

MUH SYAIFULLAH

Baca Juga
Wiranto: Ucapan Ahok Timbulkan Prahara di Bumi Indonesia
Menteri Wiranto: Info Makar 2 Desember Gencar di Media Sosial

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


Sampah Menyebar di Beberapa Titik Jalan usai Libur Panjang, Begini Pengolahan Limbah di Yogyakarta

1 hari lalu

Proses pemilahan sampah di TPS 3R Nitikan Kota Yogyakarta. Dok.istimewa
Sampah Menyebar di Beberapa Titik Jalan usai Libur Panjang, Begini Pengolahan Limbah di Yogyakarta

Sampah yang masuk ke TPS 3R Nitikan Yogyakarta akan diolah menjadi bahan bakar alternatif Refused Derived Fuel (RDF).


Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

1 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Mendagri Tito Karnavian Imbau Kepala Daerah Segera Salurkan Anggaran Pilkada 2024

Tito Karnavian mengatakan masih ada beberapa penyelenggara Pilkada 2024 di daerah yang belum menerima anggaran.


Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemkot Yogyakarta Ungkap Syarat Ketat Study Tour

3 hari lalu

Petugas memasuki bus Putera Fajar rombongan dari SMK Lingga Kencana Depok yang terlibat kecelakaan maut di Ciater, Subang, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Untuk sementara, 10 penumpang bus dan seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan bus yang melibatkan sejumlah sepeda motor dan mobil tersebut. TEMPO/Prima Mulia
Tragedi SMK Lingga Kencana, Pemkot Yogyakarta Ungkap Syarat Ketat Study Tour

Salah satu syarat study tour adalah pemilihan bus atau kendaraan, usianya tak boleh lebih dari enam tahun dan harus lolos uji KIR.


Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

3 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.


Usai Libur Panjang, Yogyakarta Diwarnai Sejumlah Aksi Ricuh Konvoi Lulusan Sekolah

3 hari lalu

Kericuhan mewarnai konvoi kelulusan pelajar di Kota Yogyakarta Senin (13/5). Dok.istimewa
Usai Libur Panjang, Yogyakarta Diwarnai Sejumlah Aksi Ricuh Konvoi Lulusan Sekolah

Aksi ricuh pelajar yang masih berseragam sekolah itu membuat lalu lintas di sejumlah Kota Yogyakarta tersendat.


DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

7 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengetuk palu vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
DKPP akan Bangun Kantor Perwakilan di Daerah, Apa Alasannya?

DKPP akan membangun kantor perwakilan di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera, dan Jawa.


Masalah Sampah di Yogyakarta Tak Kunjung Tuntas, Sultan Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

9 hari lalu

Warga melintas di dekat tempat pembuangan sampah sementara di Yogyakarta, Senin, 17 Juli 2023. Penutupan sementara Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan untuk penataan berimbas pada tutupnya sejumlah tempat pembuangan sampah sementara di Kota Yogyakarta. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Masalah Sampah di Yogyakarta Tak Kunjung Tuntas, Sultan Beri Pesan Ini ke Kepala Daerah

Yogyakarta sebagai destinasi wisata turut tercoreng oleh masalah sampah yang belum terselesaikan setelah TPA Piyungan tutup.


Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

10 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Mendagri Tito Keluhkan Mayoritas Inflasi Provinsi Lampaui Angka Nasional

Menteri TIto Karnavian meminta kepala daerah memerhatikan inflasi di daerahnya masing-masing.


Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

13 hari lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.