Hari Menabung Sedunia, Jokowi: Jangan Simpan Uang di Bantal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo memberikan pengantar dalam rapat koordinasi dengan para Panglima Komando daerah Militer dan Kepala Kepolisian daerah di Istana Negara, Jakarta, 24 Oktober 2016. Jokowi membahas dua hal yaitu mengenai Pungutan liar dan Pilkada. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Menabung Sedunia yang jatuh pada hari ini, Senin, 31 Oktober 2016. Peringatan acara ini digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekaligus untuk mengkampanyekan gerakan “Ayo Menabung” nasional. 

    "Jangan lagi simpan uang di dalam bantal atau di bawah kasur, ayo menabung," ujar Jokowi dalam pidatonya di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Senin, 31 Oktober 2016. 

    Jokowi mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, pelajar, dan mahasiswa untuk menjadikan gemar menabung sebagai budaya. "Kalau punya uang, kita gunakan untuk hal yang produktif, bukan konsumtif," ucap Jokowi. 

    Jokowi berujar, menabung merupakan perencanaan untuk masa depan sehingga membuat masa depan lebih baik. "Jadi mari menabung dan ayo menabung."

    Kampanye “Ayo Menabung” digelar OJK bersama seluruh industri jasa keuangan sebagai bagian dari penerapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dikeluarkan pada 1 September 2016. 

    Kampanye “Ayo Menabung” menjadi penting karena rasio savings to gross domestic product (GDP) Indonesia masih relatif rendah, yaitu sekitar 31 persen, dibandingkan Singapura dan Cina sebesar 49 persen, serta Filipina 46 persen.

    GHOIDA RAHMAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kronologi KLB Partai Demokrat, dari Gerakan Politis hingga Laporan AHY

    Deli Serdang, KLB Partai Demokrat menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum partai. Di Jakarta, AHY melapor ke Kemenhumkam. Dualisme partai terjadi.