YLBHI: RUU Pertembakauan Hanya Menguntungkan Industri Rokok  

Reporter

Petani memetik daun tembakau di Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 23 Agustus 2016. Petani terpaksa menimbun tembakau kering siap jual dalam sepekan ini karena belum ada bandar yang memborong pasca merebaknya isu akan naiknya harga rokok. Pemerintah belum mengambil kebijakan baru terkait kenaikan cukai rokok atau harga jual eceran. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.COJakarta - Koordinator Bidang Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani mengatakan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan hanya menguntungkan industri rokok. "Tapi dikemas seolah-olah petani tembakau yang diuntungkan," ujar Julius dalam acara RUU Pertembakauan di gedung Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Kamis, 25 Agustus 2016.

RUU Pertembakauan ini sebenarnya sudah pernah dibahas beberapa tahun terakhir. "Tapi dengan nama beda dan tak pernah lagi ada kabar," katanya. Menurut Julius, RUU Pertembakauan melanggar hukum setidaknya tiga hal.

Pertama, RUU tersebut menimbulkan antusias yang sangat terlihat di parlemen, khususnya Badan Legislasi (Baleg). Padahal isi RUU ini setidaknya ada 14 pasal yang hampir sama dengan undang-undang terdahulu. Kedua, tidak ada sosialisasi atau publikasi awal tentang RUU Pertembakauan ini. 

"Setidaknya di antara Baleg atau fraksi yang mengusulkan," tuturnya. Selain itu, ketiga undang-undang tidak boleh disusun berdasarkan peraturan menteri, tapi harus berdasarkan UUD 1945 sesuai kebutuhan nasional.

Kejanggalan lain adalah ketika diadakan kunjungan kerja oleh Baleg ke tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan NTB, untuk membahas RUU Pertembakauan. "Pantauan terakhir kami, status RUU ini belum lolos harmonisasi," ujar Julius.

Jika belum lolos harmonis, RUU belum mendapat anggaran kunjungan kerja. Namun, kata Julius, ternyata Baleg malah melakukan kunjungan kerja. "Diduga mereka mendapat fasilitas dari industri rokok," ucap Julius.

Hal lain yang mengganjal adalah seharusnya Baleg tidak ikut atau boleh mengusulkan RUU hanya memfasilitasi, tapi ternyata sebaliknya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi harus dan berhak mengungkap potensi korupsi di balik RUU Pertembakauan. "Hampir semua RUU tentang tembakau pasti merugikan petani," ujarnya. Adapun RUU ini sesungguhnya sangat pro-industri rokok.

ODELIA SINAGA






Gagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'ruf

3 hari lalu

Gagal Atasi Endemi Rokok sehingga Perokok Anak Meningkat, Koalisi Sipil Beri Rapor Merah untuk Jokowi - Ma'ruf

Menurut Ifdhal Kasim, kabinet Jokowi - Ma'ruf tidak hadir selama ini dalam menangani masalah epidemi rokok di Tanah Air.


Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

6 hari lalu

Jutaan Barang Ilegal Dimusnahkan, Bea Cukai: Potensi Kerugian Negara Rp 3 Miliar Lebih

Potensi kerugian negara dari pungutan bea cukai atas ribuan barang sitaan ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 3 miliar.


Eks Karyawan di Bekasi Bunuh Bekas Bos Saat Mencuri Rokok di Toko Kelontong

13 hari lalu

Eks Karyawan di Bekasi Bunuh Bekas Bos Saat Mencuri Rokok di Toko Kelontong

Eks karyawan itu hendak mencuri di toko kelontong tempat dia pernah bekerja. Namun aksinya diketahui oleh bekas bosnya. Curi sejumlah dus rokok.


4 Kiat Jaga Kesehatan Tulang

18 hari lalu

4 Kiat Jaga Kesehatan Tulang

Kesehatan tulang dapat diterapkan dengan melakukan serangkaian kebiasaan berikut.


Alasan Kasus Kanker di Indonesia Terus Naik, Hasbullah: Konsumsi Nikotin Seperti Rokok

20 hari lalu

Alasan Kasus Kanker di Indonesia Terus Naik, Hasbullah: Konsumsi Nikotin Seperti Rokok

Menurut Hasbullah Thabrany, faktor risiko kanker terbesar disebabkan karena konsumsi nikotin seperti rokok.


Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang Untuk Mengendalikan Konsumsi

21 hari lalu

Kenaikan Cukai Rokok 10 Persen Dinilai Masih Kurang Untuk Mengendalikan Konsumsi

Komite Nasional Pengendalian Tembakau memberikan usulan kepada pemerintah menambah tarif cukai guna menekan konsumsi rokok.


Inilah 4 Alasan Cukai Rokok Naik 10 Persen Menurut Sri Mulyani

23 hari lalu

Inilah 4 Alasan Cukai Rokok Naik 10 Persen Menurut Sri Mulyani

Tarif cukai rokok naik 10 persen disetujui Jokowi dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu. Alasannya, selain karena faktor kesehatan, juga untuk meningkatkan pendapatan negara.


Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkes Semula Berharap Bisa Sampai 25 Persen

24 hari lalu

Cukai Rokok Naik Tahun Depan, Kemenkes Semula Berharap Bisa Sampai 25 Persen

Kemenkes angkat bicara menanggapi keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 10 persen.


Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

24 hari lalu

Cukai Rokok 2023 dan 2024 Naik 10 Persen, Ini Kajian dan Pertimbangan Kemenkeu

Febrio Kacaribu memaparkan berbagai pertimbangan atas ditetapkannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen.


Malaysia Golongkan Permen Karet Mengandung Nikotin Tidak Beracun

53 hari lalu

Malaysia Golongkan Permen Karet Mengandung Nikotin Tidak Beracun

Pemerintah Malaysia memasukkan pengganti nikotin berupa patch atau permen karet sebagai produk tidak beracun.